Indeks Current Issue

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Golkar membantah mandat yang diberikan pada Nurdin dan Idrus sebagai pelaksana tugas partai selama Setnov berurusan dengan KPK adalah manuver politik demi elektabilitas partai.

Para pengedar biasanya masuk melalui salah satu bagian di komunitas artis.

Bagaimana sepak terjang Setya Novanto selama menjadi wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan berapa harta kekayaannya yang dilaporkan selama jadi anggota DPR?

Dalam melakukan interogasi tidak boleh ada penyiksaan untuk memaksa orang untuk mengaku.

Nama Novanto kerap lolos dalam sejumlah kasus korupsi. Kesaktiannya berakhir dalam kasus e-KTP

Portal penghalang sepeda motor di trotoar tidak bisa dirapatkan karena berpotensi menyulitkan para pengguna kursi roda.

Pimpinan DPR akan menggelar rapat hari ini membahas penetapan tersangka Novanto.

Pada tahun 2003, nama Setya Novanto mencuat melalui kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam.

Banyak yang abai dengan hak pejalan kaki di trotoar. Padahal, UU Lalu Lintas sudah mengatur perlindungan terhadap pejalan kaki.

Terkait wacana reshuffle, fungsionaris PDI Perjuangan menyoroti fraksi PAN di DPR yang kerap bersikap berbeda dengan pemerintah, padahal partai ini bergabung dalam koalisi pemerintah.

Lewat salurannya di Telegram, Pavel Durov mengusulkan langkah-langkah solusi untuk menjawab situasi terbaru soal rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir layanan pesan Telegram.

Pertama kali dalam sejarah KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Sandiaga Uno dipanggil KPK sebagai mantan komisaris perusahaan tersebut, PT DGI.

Telegram akan diblokir karena dianggap oleh pemerintah Indonesia "membantu penyebaran radikalisme." Padahal tak semua konten di Telegram berbahaya. Banyak kelompok diskusi bermanfaat di layanan pesan tersebut.

Telegram diblokir oleh Kominfo karena mengandung konten-konten yang mengajarkan radikalisme.

Perlu adanya kewaspadaan bagi BPR apabila melihat tren layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang menjamur belakangan ini.

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.

Nasib Perppu yang dikeluarkan pemerintah akan ditentukan DPR. Jika tidak disetujui, maka akan kembali ke UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Sistem zonasi dinilai cukup baik untuk mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI cukup masif bergerilya mencari dukungan dari berbagai pihak.