Indeks Current Issue

Anies mengatakan banyak hal yang mesti diperhitungkan sebelum memindahkan warga.

Di Pengadilan Negeri Jaksel, hakim memutus pemprov harus membayar Rp60 juta/meter persegi.

Anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, menegaskan persoalan PHK Awak Mobil Tangki (AMT) bukanlah tanggung jawab mereka.

PT Pertamina Patra Niaga mengalihkan status pekerja kontraknya ke perusahaan outsource pada 2012. Kini, para Awak Mobil Tangki (AMT) itu meminta status mereka diangkat jadi pekerja tetap.

Pekerja awak mobil tangki (AMT) yang diberhentikan mendesak pesangon.

Abraham Samad justru mendorong agar Polri memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan lewat program supervisi KPK daripada membentuk unit khusus baru.

Perusahaan, pekerja, dan serikat buruh seharusnya bertemu terlebih dahulu mencari jalan tengah terbaik selain PHK.

Salah satu kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah mengangkat eks perwira TNI yang bermasalah soal HAM sebagai pejabat.

Masukan JK dinilai sangat mungkin menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk tidak menyetujui pembentukan Densus Tipikor Polri.

Awak Mobil Tangki (AMT) menggelar long march dari Bandung ke Jakarta menuntut pembatalan PHK sepihak dan pemenuhan janji "tiga layak untuk buruh".

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.

Penggiat anti-korupsi menilai pembentukan Densus Tipikor berpretensi melemahkan lembaga KPK dalam memberantas korupsi.

Amnesty International Indonesia menyimpulkan pemerintah masih belum bisa menjamin, melindungi, dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Fraksi Nasdem meminta Banggar DPR untuk menahan anggaran Densus Tipikor Polri sampai pengkajian oleh lembaga ini betul-betul matang.

Pembangunan yang didasarkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi hanya akan melahirkan krisis berkepanjangan. Dan itu yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jk selama tiga tahun terakhir.

Kiara mendorong agar Anies-Sandi berani melawan pemerintah pusat terkait reklamasi. Janji saat kampanye harus direalisasikan.

Sekitar 2.000 warga negara asing, termasuk dari Indonesia akan terkena dampak kebijakan Presiden Donald Trump.

Dua fraksi pendukung pemerintah mendukung pembentukan Densus Tipikor oleh Mabes Polri.

Pemerintah belum satu suara terkait rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Akankah Ratas menyelesaikan persoalan itu?

Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.