Indeks Current Issue

Peta Navigasi Laut Indonesia merupakan warisan peninggalan Belanda.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak mengetahui maksud pengakuan Aris soal email yang menuding Direktur Penyidikan KPK menjadi “Kuda Troya”.

Data pengguna Facebook di Indonesia bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2019.

Jika hasil investigasi yang dilakukan Facebook tak memuaskan, Rudiantara mengancam akan memberi sanksi tegas bahkan hingga penutupan.

Selain Jasriadi polisi juga gagal membuktikan tuduhan aliran uang Rp75 juta dari Asma Dewi.

Pipa penyalur minyak milik Pertamina bocor. Diduga tersangkut jangkar kapal.

“Itu kan merendahkan. Membandingkan orang yang pakai cadar dengan tusuk konde, suara azan dengan kidung. Itu kan termasuk merendahkan”

Metode pengobatan yang telah teruji secara ilmiah tidak serta merta menghilangkan kontroversi.

Gugatan terhadap maskapai penerbangan ini bukan pertama kalinya. David telah mulai memperkarakan delay pesawat saat berperkara dengan Wings Air pada 2007.

Penggunaan UPT sebagai penyalur hunian DP 0 Rupiah dinilai akan menghambat target Pemprov DKI untuk menyediakan hunian dalam jumlah besar.

Pejabat negara dilarang gunakan fasilitas negara untuk kepentingan selama kampanye Pemilu.

Puan Maharani akan menemui Prabowo Subianto. Apa yang akan dibahas oleh keduanya?

Bus yang dipakai demonstran diberikan secara gratis oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berharap sampai ke tempat yang ramah pengungsi seperti Australia, para pengungsi malah terdampar di Kalideres. Negara tak bisa menampung.

Sukmawati membawa-bawa Sukarno, bapaknya, ketika meminta maaf kepada pemeluk Islam karena puisinya yang kontroversial. Sebelumnya banyak politisi yang juga "memakai" Sukarno untuk kampanye.

Temuan BPK soal pemborosan pembiayaan ibadah haji mengarah ada dugaan korupsi di Kemenkes atau Kemenag.

KPK menilai partai politik masih belum sepenuhnya menjalankan agenda pemberantasan korupsi di internal partai.

Pengakuan dari Ratna Sarumpaet, Anies Baswedan, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI menggambarkan duduk perkara insiden penderekan mobil.

Kemenhub enggan campur tangan dalam penentuan tarif ojek online.

MUI membela Jokowi dan tuduhan Prabowo. Kata MUI, agenda ekonomi Jokowi bukan neoliberalisme karena membangun dari bawah, termasuk pesantren.