Indeks Current Issue

Menurut sejumlah hasil sigi lembaga survei, Anies punya tingkat keterpilihan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang cukup baik.

Langkah PKB mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres dari Jokowi mendapat respons negatif dari parpol pendukung lainnya.

B.R.A. Koosmariam Djatikusumo menggugat perusahaan plat merah itu karena merasa tidak diperhatikan.

Sempat terjadi kesimpangsiuran informasi apakah program KJMU dihapuskan di era Anies Baswedan?

Nama Rahmat Himran pernah bersinggungan dengan pelaporan Nikita Mirzani hingga Sukmawati.

Di surat dakwaan atas Budi Mulya, nama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono disebutkan sebanyak 44 kali pada dakwaan primer.

Ketua FUIB Rahmat Himran punya alasan soal pembatalan pelaporan ke polisi terhadap Ganjar Pranowo terkait puisi.

Pemerintah mendukung program toko ritel modern khususnya minimarket masuk pesantren. Tujuannya mulia agar "ekonomi umat" bisa lebih baik tapi ada catatan-catatan soal rencana ini.

Peneliti politik dari LIPI menilai, tak akan ada pengaruh banyak dari tagar #2019GantiPresiden terhadap elektabilitas capres-cawapres di Pilpres 2019.

Sandiaga menyebut kemacetan terjadi karena masyarakat belum terbiasa dengan pola rekayasa lalu lintas di simpang Matraman.

Penjualan saham Delta Djakarta akan memberikan pemasukan dan keuntungan ke pas Pemprov DKI Jakarta.

KPK akan menelaah putusan hakim sebelum menindaklanjuti putusan ini.

Aturan pembuatan e-KTP selesai dalam waktu satu jam masih terkendala proses ketunggalan data di Pusat Data Kemendagri.

OK Otrip masih dibelit banyak masalah, mulai dari harga tarif, hingga yang menyangkut regulasi seperti syarat jaminan minimal bagi pengusaha angkutan.

Dasar dari penolakan pegawai terhadap kebijakan rekrutmen penyidik purna tugas adalah PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Nama Airlangga Hartarto santer sering disebut sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Bagaimana kondisinya di internal Golkar?

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

“Itu khas perilakunya Orde Baru. Apa urusannya Polri tanya nama-nama dosen? Apa urusannya Polri tanya nama-nama khatib dan dosennya?” kata Dahnil.

Bawaslu kaji batasan isu SARA dalam politik.

“Saya tidak begitu yakin kalau ada pertemuan [dengan] sekelas Luhut, kemudian menyampaikan secara blak-blakan hasil pertemuannya ke publik,” kata Hendri.