Indeks Current Issue

Posisi PSI unik--jika tak mau disebut aneh. Mereka anti-perda keagamaan, tapi mendukung cawapres yang tak mempermasalahkan itu.

Ketua Asosiasi UMKM menilai kebijakan relaksasi DNI yang mempermudah investasi asing membuat para pelaku UMKM merasa khawatir.

Kegiatan Kekhalifahan Islam Dunia dilarang karena mengancam keamanan. Izin menggunakan kawasan Monas lebih lentur bagi agenda lainnya.

Hashim Djojohadikusumo dianggap lucu karena tak paham kode tunanetra pada uang kertas.

Andreas Harsono mengutip pepatah lama: Jika para politisi menanam bibit kebencian, bibit tersebut akan berubah menjadi kekerasan dan darah.

Berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, justru dianggap akibat kebijakan Soeharto.

Para peserta dialog Syi’ar Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 H ditolak beristirahat di mana-mana. Acaranya telah dibatalkan.

Pemerintah daerah sebetulnya bisa menetapkan upah minimum tanpa formula yang diatur pada PP 78 Tahun 2015.

Kuasa hukum Baiq Nuril sedang mempertimbangkan untuk melaporkan balik pelaku dengan dasar KUHP soal perbuatan cabul.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali terbelah. Ada yang mendukung Jokowi-Ma'ruf, tapi ada pula di kubu Prabowo-Sandiaga.

Tak banyak yang mengurus pemutihan pajak di Samsat Kecamatan Pasar Minggu, kemarin. Sementara di Polda Metro Jaya cukup ramai.

Keterlibatan gubernur sebetulnya diperlukan karena faktanya tak sedikit kepala daerah yang tidak cocok dengan wakilnya.

Tim Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi saling mengklaim memiliki program kerja yang jelas, tapi mengapa perdebatannya justru tidak substantif?

Bagaimana pasang surut rekam jejak politik Megawati-Prabowo merentang dari Pilpres 2009, Pilgub DKI 2012, hingga Pilpres 2014?

Megawati mengaku kasihan dengan Prabowo yang menurutnya dikelilingi para penyebar hoaks. Kubu Prabowo merespons negatif pernyataan itu.

SBY menyarankan Prabowo-Sandi menjadi “superstar” dan memiliki narasi dan gaya kampanye yang tepat untuk menarik dukungan publik.

Adu program dan gagasan dianggap lebih menguntungkan bagi kandidat Pilpres 2019, ketimbang saling sindir.

Memaki dan menggunakan istilah yang bernada menyerang, membuka serangan pada Jokowi-Ma’ruf.

Cahaya videotron yang mengganggu pengendara bukan cuma mengganggu tapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Perempuan politikus kecewa dengan keputusan hakim. Mereka menilai hakim—yang juga seorang perempuan—tidak punya perspektif gender.