Indeks Current Issue

Nestapa Kuli Panggul Damri di Soetta yang Kerja Tanpa Kontrak
Perum Damri tak bisa begitu saja lepas tangan. Sebab, fakta di lapangan keberadaan para helper ini dibutuhkan oleh pengemudi dan penumpang bus.

Dagelan Receh Sidang MK yang Mencairkan Suasana Tegang
Sidang tak hanya berlangsung serius. Hakim Mahkamah Konstitusi ataupun para pihak dalam persidangan, berusaha membikin dagelan supaya suasana tak kelewat tegang.

Profil Hermansyah, Saksi BPN di Sidang MK yang Pernah Dianiaya
Hermansyah, saksi yang dihadirkan BPN dalam Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, bukan pakar dari ITB, melainkan alumni perguruan tinggi tersebut.

Untung Rugi Jika Jokowi Kabulkan Usulan Pajak UMKM Nol Persen
Pembebasan pajak diasumsikan bisa jadi stimulus untuk ekspansi, tapi hal itu dinilai ekonom Indef akan membuat kepatuhan pajak UMKM merosot.

Politik Bahasa dan Eufemisme Kemensos Soal Keluarga Pra-sejahtera
Menteri Sosial Agus Gumiwang menyebut istilah "keluarga prasejahtera" digunakan untuk menghilangkan stigma sosial di masyarakat terhadap keberadaan penerima PKH.

Sejarah & Profil Luhut Pangaribuan vs Sang Junior BW di Sidang MK
Sebelum terlibat debat di Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, antara Luhut Pangaribuan dan Bambang Widjojanto (BW) pernah terjalin riwayat sejarah lama.

Saksi Prabowo di MK Tak Dilindungi LPSK, Bagaimana Aturannya?
Saksi Prabowo untuk sidang sengketa pilpres di MK tak dilindungi LPSK. Alasannya, memang tak ada aturan hukum mengenai itu.

Saat Saksi Prabowo Keteteran Jawab Pertanyaan Hakim MK
Agus Maksum, saksi untuk Prabowo-Sandi, kurang menjawab pertanyaan dengan baik. Dia bahkan sempat mengubah keterangan.

Ide Jokowi Soal Aktivis '98 Jadi Menteri Tak Jamin Kasus HAM Tuntas
Jokowi mewacanakan aktivis 1998 jadi menteri di pemerintahannya. Namun, keberadaan mereka dinilai bukan jaminan selesaikan kasus HAM masa lalu.

Bagaimana Platini Terlibat dalam Dugaan Suap Piala Dunia 2022?
Sembilan hari jelang voting akhir tuan rumah Piala Dunia 2022, Michel Platini dan mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bertemu petinggi-petinggi Qatar. Beberapa bulan kemudian QSI mengakuisisi PSG, beIN Sports membeli hak siar Liga Perancis, dan ada penjualan 50 airbus dari Perancis ke Qatar Airways.

Dilema Pemerintah Bila Paksa Maskapai Asing Layani Rute Tak Populer
Pemerintah dinilai bisa saja mengundang maskapai asing masuk, tapi mereka mesti melayani rute-rute yang tidak populer yang selama ini menguras biaya operasional.

Sejarah Kecelakaan di Tol Cipali: Seabrek Tabrakan Usai Diresmikan
Sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 13 Juni 2015 hingga Desember 2015, telah terjadi 88 insiden kecelakaan di Tol Cipali dan menewaskan total 33 orang.

PPDB di Depok: Saat Orangtua Bersikukuh Daftar di 'Sekolah Favorit'
Zonasi hendak menghilangkan label 'sekolah favorit', tapi orangtua masih mempertimbangkan itu saat mendaftarkan anaknya.

Melihat Peluang Status Ma'ruf Amin di Anak Bank BUMN Dibahas di MK
Status Ma'ruf Amin lebih cocok diperkarakan di Bawaslu, lembaga yang bertugas menangani sengketa proses--bukan hasil--pemilu.

BPK Tak Punya Kewenangan Usulkan Program Wajib Militer
BPK tidak semestinya mengusulkan program wajib militer. Selain anggarannya mahal, konsepnya pun kontroversial.

Masih Sulit Ungkap TKP Penembakan 22 Mei, Polri Bisa Pakai CCTV DKI
KontraS mempertanyakan polisi yang belum memanfaatkan CCTV untuk mengungkap kasus penembakan yang terjadi saat kerusuhan 22 Mei 2019.

Cerita PPDB di SMAN 1 Depok: Pergi Subuh, Tapi Belum Tentu Diterima
Jumlah pendaftar PPDB di SMAN 1 Depok membludak. Bahkan, beberapa di antara mereka sudah datang ke sekolah sedari subuh.

Yang Perlu Diantisipasi Indonesia agar Gugatan di WTO Tak Terulang
Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi meminta pemerintah segera melakukan antisipasi terkait laporan Brasil ke WTO terkait impor unggas.

Kongres PDIP: Pertahankan Mega Atau Regenerasi ke Puan dan Prananda
Prananda Prabowo, Puan Maharani, hingga Joko Widodo mulai digadang buat menempati kursi nomor 1 di partai berlambang banteng itu. Ketiganya menjadi calon kuat buat menjadi suksesor Megawati.

Komnas HAM Minta Data Korban 22 Mei, Kok Dinkes DKI Malah Tertutup?
Kerusuhan 22 Mei hampir satu bulan berlalu, tapi Komnas HAM belum bisa mendapat detail data korban yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Masuk tirto.id








