tirto.id - Sudah sekian kali wacana pensiun Megawati Soekarnoputri dari kursi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) mengemuka ke publik. Kali ini, nama-nama yang diprediksi menggantikan putri Bung Karno itu juga sudah muncul.
Prananda Prabowo, Puan Maharani, hingga Joko Widodo mulai digadang buat menempati kursi nomor 1 di partai berlambang banteng itu. Ketiganya menjadi calon kuat buat menjadi suksesor Megawati.
Namun, internal PDIP belum memastikan apakah Megawati yang sudah menjabat ketua umum sejak 10 Januari 1999, akan meletakkan jabatannya. Ini membuat, namanya pun kembali masuk daftar bursa ketua umum periode mendatang.
Sekretaris Badiklatpus PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku dirinya masih yakin Megawati tetap akan dipertahankan menjadi ketua umum pada Kongres V mendatang.
"Double victories 2014 dan 2019 malah bikin ketua umum [Megawati] lengket di hati para kader dari daerah hingga pusat," kata Eva kepada reporter Tirto, Senin (17/6/2019).
Pandangan ini bikin Eva tak mau berspekulasi saat ditanya soal kemungkinan putra dan putri Megawati menjadi suksesor sang ketua umum. Eva tak mau menilai mana yang lebih berpeluang karena kedua nama itu belum diajukan untuk kongres pada Agustus mendatang.
"Saya belum dengar nama lain [selain Mega]," katanya. "Mereka berdua cocok semua, tapi logika politik, kan, tidak sekadar kapasitas, ada kalkulasi-kalkulasi sesuai agenda partai."
Terkait nama Jokowi, Eva pesimistis Presiden Indonesia itu bakal diterima semua pihak di internal partai. Alasannya sederhana: PDIP selama ini selalu erat dengan trah Soekarno.
Jikapun nama Jokowi disetujui saat diajukan dalam kongres, itu bukan berarti jaminan jalan mantan Wali Kota Surakarta itu lancar jadi ketua umum. Ini dikarenakan, pemilihan ketua umum diputuskan lewat jalur aklamasi.
"Belum terdengar [calon Ketua Umum di luar trah Sukarno], semenjak aku bergabung 2002," ucap Eva.
Megawati Tetap Kunci
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai Prananda Prabowo atau Puan Maharani memang bisa menjadi pilihan. Keduanya punya darah keturunan Sukarno.
Jokowi, menurut Aditya, bisa jadi opsi jika ada kader yang menentang keputusan yang mengharuskan trah Sukarno untuk meneruskan kekuasaan di PDIP. Yang jadi sandungan, kata dia, apabila Megawati tidak menyetujui Jokowi maju lantaran suara Megawati masih dianggap sangat berpengaruh.
"Bisa jadi Pak Jokowi yang ambil posisi itu, jika ada penentangan yang besar," kata Aditya kepada reporter Tirto.
Saat ini, nama Puan sudah digadang-gadang menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Kendati demikian, Puan bukan tidak mungkin mengemban dua tugas, sebab yang menjadi penentu tetap Megawati.
"Puan punya pendukung di level daerah dan nasional [...] Tapi tetap tergantung suaranya Mega," katanya lagi.
Sementara itu, nama Prananda Prabowo juga semakin kuat terdengar selepas menandatangani surat undangan Rakernas IV PDIP tanggal 19 Juni 2019, padahal Prananda berposisi sebagai Ketua bidang Ekonomi Kreatif di DPP PDIP.
Namun, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menilai tanda tangan itu bukan hal yang luar biasa. Setiap ketua DPP, kata Bambang, memang bisa meneken surat asalkan ada tanda tangan sekjen.
"Hanya SK Fungsionaris DPD Partai dan DPC Partai [yang] wajib diteken Ketum dan Sekjen. Kalau ada kongres biasanya juga salah satu ketua," ucap Bambang.
Pendapat Bambang diamini Eva Kusuma Sundari. Menurut Eva, setiap ketua bidang memang bisa menandatangani surat.
"Jadi urusan kongres, yang in charge adalah ketua Nanan [Prananda],” ucap Eva, Selasa (18/6/2019).
Pentingnya Regenerasi di PDIP
Munculnya kabar Puan, Prananda dan Jokowi akan menggantikan Megawati dinilai positif dosen ilmu politik di Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Ia setuju jika Megawati menyerahkan tongkat kepemimpinan partai kepada kader yang lebih muda.
"Memang yang menonjol sekarang Prananda dan Puan. Tapi kalau ideologis bisa saja Jokowi. Itu yang paling bisa diterima semua kelompok," ucap Cecep kepada reporter Tirto.
Menurut Cecep, pergantian pucuk pimpinan partai merupakan salah satu cara untuk membuat partai lebih segar dan siap bersaing di 2024 mendatang. Ini juga berarti, Megawati berkesempatan membuat partai lebih modern.
Cecep tak memungkiri akan sulit bagi PDIP mencari pengganti Megawati, yang ketokohannya dinilai begitu kuat. Meski begitu, Cecep tetap menilai regenerasi harus segera dilakukan guna menghindari konflik internal jika nantinya Megawati meninggal.
Jika regenerasi dilakukan saat ini, Cecep berpandangan, Megawati bisa menjadi penengah jika terjadi konflik dan membantu proses transisi kepemimpinan partai.
"Akan muncul konflik internal [jika Megawati berhalangan tetap]. Makanya sebelum terlambat, Megawati bisa membantu transisi [kepemimpinan dan menghindari konflik]."
====
PEMBARUAN
Pada Rabu, 19 Juni 2019, pukul 13.34 WIB, kami melakukan sedikit revisi pada keterangan dalam pernyataan Cecep Hidayat. Sebelumnya kami menuliskan keterangan meninggal, dan kami ganti menjadi berhalangan tetap. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pembaca.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Mufti Sholih
