Indeks Current Issue

Lapas Sukamiskin terus-terusan jadi sorotan. Beberapa orang lantas menilai lapas khusus seperti itu tak dibutuhkan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setya mengatakan, ada kejanggalan terkait dengan piutang yang diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun 2018.

Sejarah Tol Cipali dimulai sejak era Orde Baru, kemudian baru dilanjutkan oleh pemerintahan SBY pada 2011, hingga diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2015.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin meminta dan mengingatkan seluruh kader untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB.

Dua kasus yang terjadi pada Sabtu lalu jadi bukti bahwa pengawasan senjata api di Indonesia memang masih jauh dari maksimal.

Sejumlah kader senior yang tergabung dalam GMPPD tak ingin Partai Demokrat terkesan jadi partai keluarga.

Di Juventus, Maurizio Sarri akan mendapatkan dua hal yang sangat dia dambakan: waktu dan keleluasaan membangun skuat. Namun, hal ini harus dibayar target tinggi: menjuarai Liga Champions.

Dalam gugatannya, Tim Hukum BPN mengutip sejumlah pendapat dari tokoh sebagai posita dalam gugatan mereka. Apa alasannya?

Elsam mengingatkan pemerintah agar tidak melanggar hukum dan ruang-ruang privat saat pembatasan medsos dan pengawasan grup whatsapp.

ICJR menilai kasus napi korupsi pelesiran terus berulang lantaran Kementerian Hukum dan HAM hanya menangani perkara ini secara administratif dan etik.

Penerbitan IMB oleh Gubernur Anies Baswedan dikritik DPRD lantaran raperda yang mengatur zonasi dan tata ruang belum rampung.

Meski menang telak, Timnas Indonesia tidak banyak melakukan improvisasi dan eksperimen saat menghadapi Vanuatu.

Menurut Direktur ICJR pernikahan bawah umur bisa dilakukan sepanjang mendapat restu orang tua dan izin pengadilan. Celah ini yang dikhawatirkan dimanfaatkan pelaku pedofilia.

Tim hukum Prabowo-Sandi merasa tidak mendapat pemberitaan yang berimbang dari media-media yang pemiliknya mendukung Jokowi.

Keinginan Jokowi membagi jatah menteri ke partai berdasarkan perolehan kursi di DPR dinilai sebagai kerjasama politik yang akan mempersempit peluang masukin profesional nonpartai.

Langkah Pansel KPK undang personel Polri menjadi komisioner KPK dinilai salah jalan dan kontraproduktif. Sebab menurut ICW nilai Polri dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) rendah.

Beban utang yang mesti dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya bisa bertambah jika mereka tak melunasi utang saat jatuh tempo. Selain itu pemerintah juga bisa menyita aset yang dijaminkan.

Hananto Wibisono dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) berpesan agar pemerintah memperhatikan keberlangsungan pemangku kepentingan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta agar personel KPK tidak dinilai dari penampilan luarnya, melainkan dari hasil kerjanya.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen dalam mengusut kerusuhan 21-22 Mei.