Indeks Current Issue

Yusri Usman menilai langkah Jokowi mendorong Pertamina berinvestasi 1,5 miliar dolar AS mengembangkan geothermal di Kenya keliru dan tak perlu.

Ketum PSI Giring Ganesha mengatakan partainya tak pernah dianggap oleh PDIP saat mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

PDIP resmi pecat Budiman Sudjatmiko sebagai kader usai deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto. Surat pemecatan dikirim lewat kurir.

Budiman mengaku tak khawatir jika harus dipecat dan mendapat label gelandangan politik, sebab, di masa lampau ia sudah pernah menjadi tahanan politik.

Asap kebakaran TPA Sarimukti juga dapat menimbulkan kondisi ISPA. Pemda perlu memastikan tersedianya posko kesehatan bagi warga.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi sebut, aturan pembayaran restitusi dan konsekuensinya jika tidak dilaksanakan perlu diperbaiki.

Warga korban penggusuran Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro ke PTUN Jakarta.

Bambang menilai judi online makin menjamur karena polisi hanya menangkap operator, sementara bandar masih melenggang bebas.

Ada sejumlah penyebab yang membuat seseorang pindah partai jelang pemilu, meski ia masih aktif sebagai anggota dewan.

Jasa Raharja dan Korlantas Polri menyatakan pemotor lawan arah yang terlibat kecelakaan tidak akan mendapat santunan.

Said Abdullah berharap dengan bersatunya Ganjar dan Anies, fragmentasi kampret-cebong seperti di Pemilu 2014 dan 2019 dapat dicegah.

Kamaruddin Simanjuntak sebut penetapan tersangka dirinya dalam kasus pencemaran nama baik oleh Bareskrim Polri, bermuatan politis.

Permohonan uji materi pembatasan usia capres-cawapres maksimal 70 tahun dinilai punya muatan politik. Siapa yang diuntungkan?

Pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran KPK menuai polemik hingga PDIP mengklarifikasi.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi PNS untuk mengatasi polusi udara, secara tersirat mengajak masyarakat agar jangan berwisata dulu ke Jakarta.

Menurut Adi Prayitno semakin keras mengkritik Jokowi, ceruk pemilih Anies makin terbatas di tengah tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi.

Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.

Undangan BRICS dinilai tidak lepas dari upaya mereka memperluas pengaruh ke negara middle powers. Bagaimana sebaiknya Jokowi menyikapinya?

Jangan sampai lembaga pendidikan jadi arena bebas pertarungan politik elektoral para partai politik dan kandidat.

RUU PPRT sudah mandek selama 19 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, tapi masih macet di meja pimpinan DPR.