Indeks Current Issue

Pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran KPK menuai polemik hingga PDIP mengklarifikasi.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi PNS untuk mengatasi polusi udara, secara tersirat mengajak masyarakat agar jangan berwisata dulu ke Jakarta.

Said Abdullah berharap dengan bersatunya Ganjar dan Anies, fragmentasi kampret-cebong seperti di Pemilu 2014 dan 2019 dapat dicegah.

Menurut Adi Prayitno semakin keras mengkritik Jokowi, ceruk pemilih Anies makin terbatas di tengah tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi.

Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.

Undangan BRICS dinilai tidak lepas dari upaya mereka memperluas pengaruh ke negara middle powers. Bagaimana sebaiknya Jokowi menyikapinya?

Jangan sampai lembaga pendidikan jadi arena bebas pertarungan politik elektoral para partai politik dan kandidat.

RUU PPRT sudah mandek selama 19 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, tapi masih macet di meja pimpinan DPR.

Budiman Sudjatmiko terancam dipecat PDIP hingga berpotensi tidak bisa nyaleg di 2024 imbas deklarasi dukungan ke Prabowo.

Jokowi sempat menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen jika terpilih menjadi presiden. Lantas, apakah target tersebut bisa tercapai?

Polusi udara tidak hanya berpotensi menyerang pernapasan, tapi juga bisa mengganggu mental anak.

Upaya promotif dan preventif pada masyarakat seharusnya diutamakan dibanding penanganan terapeutik dan rehabilitasi korban.

Berdasarkan data Tim Riset Tirto, Jokowi telah menaikkan gaji PNS sebanyak tiga kali, yakni pada 2015, 2019, dan 2024.

Para konten kreator lebih baik berkoordinasi dengan kepolisian, agar insiden kericuhan antara ojol vs Youtuber seperti di Tebet tidak terulang.

Target Presiden Jokowi untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dinilai ambisius dan tidak realistis.

Kenaikan bea masuk untuk produk impor bisa menjadi instrumen untuk menangkal datangnya barang-barang asing ke Indonesia.

Secara formal Jokowi tidak memiliki kewenangan sebagai presiden untuk mengatur capres-cawapres, tapi secara informal meng-endorse capres.

Kebijakan sistem hybrid tidak cukup untuk menangani permasalahan polusi udara di Jabodetabek. Sumber polutan harus ditangani.

Pidato Jokowi dominan berbicara soal peluang kapitalisasi sumber daya alam alih-alih dampak permasalahan lingkungan hidup.

Pemerintah sebaiknya memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi El Nino daripada menaikkan gaji ASN, TNI-Polri.