tirto.id - Status kader PDIP Budiman Sudjatmiko resmi berakhir. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu telah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Budiman sebagai keputusan dari manuver politiknya jelang Pemilu 2024.
Kabar pemecatan pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengemuka setelah surat pemecatannya beredar di publik. Dalam poin surat tersebut menyatakan eks anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu resmi dipecat.
“Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A., M. Phil dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” demikian bunyi petikan surat tersebut.
Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus membenarkan kabar pemecatan Budiman ini. Ia mengatakan, surat pemecatan Budiman sudah dikirim lewat kurir.
“Ya dikirim lewat jasa kurir kemarin siang,” kata Deddy kepada reporter Tirto, Jumat (25/8/2023).
Pemecatan ini mengakhiri hubungan Budiman secara organisasi dengan PDIP. Sebagai catatan, pria kelahiran 1970 itu punya sejarah panjang dengan parpol besutan Megawati Soekarnoputri itu. Berdasarkan sejumlah informasi yang dihimpun, hubungan Budiman dan PDIP berkaitan dengan peristiwa Sabtu kelabu, 27 Juli 1996. Budiman dinilai sebagai dalang mimbar bebas sehingga ia dikejar rezim Orde Baru yang berujung 13 tahun penjara.
Meski divonis 13 tahun penjara, Budiman lantas mendapat amnesti dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur pada 10 Desember 1999. Ia lantas merapat ke PDIP pada 2004. Selain itu, Budiman juga membentuk gerakan Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) yang menjadi organ sayap PDIP.
Selama bergabung dengan PDIP, Budiman berhasil melenggang ke Senayan selama dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019. Ia lolos ke parlemen dari Dapil Jawa Tengah VIII dan duduk di Komisi II. Saat di komisi yang membidangi politik dan pemerintahan dalam negeri ini, Budiman tercatat menjadi salah satu panitia khusus Undang-Undang Desa.
Namun, Budiman gagal lolos kembali ke Senayan pada Pileg 2019. Kegagalan Budiman kali ini disebut-sebut karena PDIP menggesernya ke dapil lain. Ia bertarung di Dapil Jawa Timur VII yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Budiman harus bersaing ketat dengan rival politiknya seperti mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo (dari PDIP) dan putra Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (dari Demokrat).
Usai gagal masuk parlemen, Budiman menggagas kegiatan di luar partai. Ia tercatat menjadi promotor gerakan Inovator 4.0. Budiman juga mendirikan Bukit Algoritma, proyek ambisiusnya di bidang teknologi. Namun, pembangunan proyek tersebut saat ini mangkrak.
Awal Mula Hubungan Budiman dan PDIP Memanas
Hubungan Budiman dan PDIP merenggang saat pendiri PRD itu menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, bakal capres dari Partai Gerindra. Komunikasi intens Budiman dan Prabowo ini lantas berubah menjadi deklarasi dukungan kepada Prabowo. Padahal, PDIP secara resmi telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Dalam satu momen, Budiman mengatakan pertemuan antara dirinya dengan Prabowo dalam rangka diskusi semata. Hal ini ia tegaskan saat bertemu Prabowo di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
“Saya tidak mewakili partai, saya bukan pejabat publik, justru karena saya bukan siapa-siapa, saya mewakafkan diri, memulai untuk mencairkan itu. Mudah-mudahan setelah ini mencair,” kata Budiman kala itu.
Pernyataan tersebut lantas berubah menjadi dukungan. Budiman mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan membentuk gerakan relawan Prabu untuk memenangkan eks Danjen Kopassus itu di Pemilu 2024.
“Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang," kata Budiman dikutip dari Antara.
Manuver tersebut memantik sikap PDIP. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengultimatum Budiman antara dipecat atau mengundurkan diri meski menyerahkan nasib Budiman kepada Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun.
“Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto pada Minggu (20/8/2023).
Hasto menyebut, tindakan Budiman adalah upaya untuk memecah belah kesatuan di internal PDIP. Bahkan, Hasto mengistilahkannya dengan devide at impera, politik pecah belah ala kolonial.
“Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," jelas Hasto.
Kini, setelah Budiman dipecat, PDIP menegaskan, pemecatan Budiman bukan faktor ia mendukung Prabowo. Deddy mengklaim, keputusan pemecatan oleh DPP PDIP akibat Budiman melanggar arahan partai.
“Dia dipecat karena melanggar aturan dan menentang keputusan partai. Jadi bukan karena mendukung Prabowo, mendukung siapa pun di luar keputusan partai sanksinya sama,” kata Deddy kepada Tirto.
Budiman sendiri sudah angkat bicara soal potensi pemecatannya jauh-jauh hari. Dalam podcast For Your Pemilu Tirto beberapa waktu lalu, ia sudah siap menerima keputusan pemecatan. Ia pun menilai konsekuensi yang keluar tidak seperti di era Orde Baru.
“Enggak akan sebesar saat Orde Baru, 3B (bui, buang, bunuh). Apakah ada konsekuensi administratif organisasional untuk saya, ya saya terima saja. Yang jelas apa yang saya lakukan adalah menerjemahkan apa yang dikatakan Bu Mega soal kepemimpinan strategis. Saya enggak nyari presiden, saya nyari pemimpin,” kata Budiman kala itu.
Budiman mengaku dirinya siap dapat titel gelandangan politik setelah dipecat dari PDIP. Akan tetapi, eks aktivis 98 itu menegaskan, bahwa dirinya tidak akan menjadi gelandangan politik.
“Saya jadi tahanan politik saja pernah, ngapain takut jadi gelandangan politik. Kenapa orang nakut-nakutin saya dengan label superfisial. Budiman tidak pernah menjadi gelandangan politik, saya akan selalu mendorong transformasi-transformasi yang memang sesuai dengan panggilan sejarah," kata Budiman.
Mengapa Surat Pemecatan Dikirim via Kurir?
Analis politik dari IPSOS Public Affair, Arif Nurul Imam menilai, pemecatan yang dilakukan PDIP wajar karena menegakkan aturan partai. Ia mengingatkan Budiman melanggar aturan partai karena mendukung bakal capres dari parpol lain.
Meski proses pemecatan bersifat teknis, Arif tidak memungkiri bahwa PDIP memberi sinyal tidak menerima toleransi dengan mengirim surat lewat kurir.
“Artinya PDIP sudah menutup ruang komunikasi dan negosiasi politik,” kata Imam kepada Tirto, Jumat (25/8/2023).
Imam juga menilai, pengiriman surat pemecatan lewat kurir membuktikan posisi Budiman tidak spesial di PDIP, meski mantan anggota DPR itu membangun organisasi sayap partai dan aktif di partai.
“Iya memang karena Budiman juga bukan struktur elite PDIP atau bukan kader inti, melainkan kader ‘pinggiran,’” kata Imam.
Selain itu, Imam menilai, pemecatan Budiman akan membawa dampak politik. Kader PDIP, kata Imam, berpotensi akan patuh akibat keputusan pemecatan Budiman. Ia pun tidak memungkiri pemecatan akan memengaruhi pula ke pencalonan Ganjar.
“Tentu membawa dampak terutama kepada kader PDIP agar menjalankan kebijakan partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Terkait persepsi publik tentu publik akan menilai PDIP disiplin menjalankan aturan partai," kata Imam.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
