Indeks Current Issue

Pemilihan anggota KKI oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo dinilai cacat hukum.

Indonesia selangkah lebih dekat mencapai tubir resesi ekonomi. Pertumbuhan Q3 sulit diharapkan membaik.

Jawa Timur sekali lagi dapat penghargaan saat babak belur menghadapi pandemi COVID-19.

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Penularan Corona di pabrik LG Indonesia terjadi dari karyawan yang tinggal di zona merah seperti Jakarta dan Kota Bekasi.

Jerat hukum terhadap nelayan yang memprotes penambangan pasir laut di Makassar dinilai berlebihan dan sebagai upaya kriminalisasi.

Banser-Ansor mendatangi 'yayasan HTI'. Simpatisan HTI keliru karena memprovokasi, sementara Banser-Ansor dianggap tak mengindahkan hukum.

Proyek pembangunan kembali Kampung Akuarium Gubernur Anies ditentang banyak pihak. Namun ada pula yang membelanya.

Giring Ganesha akan maju di Pilpres 2024. Masalahnya segala syarat yang memungkinkan itu sulit tercapai.

Pimpinan dan pegawai KPK berkali-kali menghadapi sidang etik. Ujungnya kerap tak jelas.

Keterlambatan melaporkan hasil uji swab dapat membuat kebijakan yang dibikin di level makro keliru. Corona pun semakin sulit diatasi.

Dari tujuh tersangka pelemparan molotov ke kantor PDIP, dua di antaranya anggota FPI. Motivasinya terkait "pembakaran bendera di DPR."

Industri tekstil Indonesia sekarat dan mungkin tak bertahan lama. Serbuan barang impor, regulasi, dan Corona jadi penyebabnya.

DPR minta kenaikan anggaran ketika kinerja mereka buruk. Misalnya, karena terus menggodok peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Pelaku memanfaatkan murid-murid orang tuanya untuk melakukan pembunuhan terencana di Kelapa Gading Jakarta.

Sejumlah organisasi keagamaan merespons RUU Cipta Kerja. Ada yang lantang menolak, ada pula yang abu-abu.

Menteri Jokowi tak cukup disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Dalam sesi rapat, mereka tak jaga jarak dan pakai masker.

63 kepala sekolah Inhu mengundurkan diri karena dipalak kejaksaan setempat, setelah sebelumnya diperas oleh 'LSM'.

Serangan terhadap media massa, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pelanggaran HAM dan tindak pidana.

ICW mencatat sekurang-kurangnya Rp1,29 triliun dianggarkan untuk media sosial sejak periode pertama Presiden Joko Widodo.