Indeks Current Issue

Agar korban jiwa tak lagi bertambah, pemerintah didesak menunda Pilkada serentak 2020.

Dua pekan sudah berlalu sejak Jokowi menginstruksikan Luhut menangani Corona di sembilan provinsi. Epidemiolog mengatakan tak ada yang berubah selama itu.

Isu kebangkitan PKI tak dipercaya masyarakat. Tapi tetap saja itu berdampak buruk. Salah satunya menghambat penyintas memperoleh hak-haknya.

Peringkat utang (credit rating) Indonesia mungkin goyang tahun depan. Ada yang bilang Indonesia selamat, ada pula yang menyatakan sebaliknya.

Pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada 2020 terus terjadi. Salah satunya karena sanksi yang lemah. Sulit berharap tak ada penularan.

Hari Kesaktian Pancasila pada awalnya hanya peringatan bagi angkatan bersenjata lalu rutin diikuti oleh presiden kendati sebetulnya tak wajib.

Komisaris PLN terus bertambah. Kini jumlahya 10, hampir sama dengan direksi. Idealnya jumlahnya tak terlalu banyak karena bebannya pun tak begitu berat.

Buruh pengusaha akan semakin sering berkonflik setelah upah minimum regional dihapuskan. Ketentuan ini adalah dampak dari RUU Ciptaker.

Indonesia berusaha menutupi kasus HAM di Papua, termasuk di forum internasional. Sementara kasusnya sendiri tetap langgeng dan terus bertambah.

Bansos di DKI terlambat didistribusikan, menurut laman resmi. Tak jelas apa penyebabnya, yang pasti itu harus segera dirampungkan dan jangan terulang.

Jokowi kerap menawarkan konsep pembatasan sosial pencegah pandemi yang berbeda dengan yang diterapkan di Jakarta oleh Anies.

Nakes bekerja dengan cara spartan. Mereka bahkan tidak tahu data infeksi para sejawatnya. Di sisi lain pemerintah meminta mereka bersolidaritas.

Ibrahim Malik melaporkan balik kampusnya ke pengadilan. Tapi gugatannya dianggap lemah. Tergugat pun siap menghadapinya.

OJK berencana memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 2022. Pengamat menilai bank bisa bertahan dari itu, dengan berbagai indikator yang ada.

Keluarga korban merasa diinjak-injak oleh Jokowi karena mengangkat anggota Tim Mawar sebagai pejabat. Harapan mereka sirna di tangan presiden sipil.

Tommy Soeharto, pendiri Partai Berkarya, menggugat SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Muchdi PR.

Polda Sultra pakai helikopter untuk membubarkan massa mahasiswa. Tak ada peraturan yang memperbolehkan itu.

Pilkada 2020 potensial menghasilkan golput yang besar. Selain itu, ini juga mungkin akan berujung ke gugatan hukum ke pemerintah.

Pemerintah masih punya opsi menunda Pilkada 2020 dengan Perppu perpanjangan jabatan kepala daerah atau melantik pelaksana tugas (Plt).

Mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk protokol kesehatan menjadi sia-sia saat Pemprov DKI Jakarta mengetatkan kembali PSBB.