tirto.id - Pada 14 September lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekan Corona di sembilan provinsi dalam dua pekan. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan Luhut diberikan tiga target utama. “Penurunan penambahan kasus harian nomor satu; nomor dua adalah peningkatan angka kesembuhan; dan yang ketiga menurunkan angka kematian,” kata Wiku dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Dua pekan telah berlalu. Hasilnya, kasus masih naik tinggi di empat provinsi: DKI, Jateng, Jabar, dan Bali. Kesimpulan ini berdasarkan data laporan harian pemerintah pada periode 14-20 September dan 21-27 September.
Di DKI, total penambahan kasus periode 14-20 September ada 7.746. Pekan berikutnya 8.477 atau lebih banyak 731 kasus. Pada periode 14-20 September angka kematian mencapai 150, di pekan berikutnya 145 atau hanya berkurang 5.
Catatan kasus sembuh cukup baik. Pada periode 14-20 September total kesembuhan 7.446. Kemudian di pekan berikutnya 8.080 atau bertambah 634.
DKI mendapat perhatian khusus karena dalam sepekan terakhir, 23-29 September, menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus tertinggi kedua se-Indonesia.
Di Jabar, total penambahan kasus pada periode 14-20 September ada 2.445, pekan berikutnya 4.178 atau bertambah 1.733. Pada periode pekan yang sama angka kematian mencapai 19, di pekan berikutnya 17 atau hanya berkurang 2.
Seperti DKI, kasus sembuh tercatat cukup baik. Periode 14-20 September, total kesembuhan terdapat 2.206, kemudian di pekan berikutnya menjadi 2.947 atau bertambah 741.
Sama seperti DKI, Jabar juga masih menjadi perhatian lantaran dalam catatan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dalam sepekan terakhir, periode 23-29 September, menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus tertinggi nomor satu.
Provinsi berikutnya adalah Jateng. Di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo ini total penambahan kasus pada periode 14-20 September ada 1.771. Pekan berikutnya bertambah 340 menjadi 2.111 kasus. Pada pekan ini angka kematian mencapai 107, sementara pekan berikutnya naik 30 menjadi 137.
Catatan kasus sembuh cukup baik. Pada periode 14-20 September terdapat kesembuhan sebanyak 1.904. Kemudian di pekan berikutnya total kasus sembuh menjadi 2.387 atau bertambah 483 dibanding pekan sebelumnya.
Jateng juga masih jadi perhatian karena dalam catatan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dalam sepekan terakhir, 23-29 September, menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus tertinggi nomor lima se-Indonesia.
Kemudian Provinsi Bali. Penambahan kasus periode 14-20 September di provinsi yang mengandalkan pariwisata sebagai pemasukan daerah ini ada 522, lalu pekan berikutnya 786 atau bertambah 264. Pada 14-20 September angka kematian mencapai 42, lalu pekan berikutnya 38.
Angka kesembuhan tak bertambah terlalu signifikan. Pada 14-20 September terdapat 647 kasus sembuh, lalu pekan berikutnya 649 atau hanya bertambah 2.
Pada periode yang sama di Jatim terjadi penurunan kasus sebanyak 438; Sumut menurun 233 kasus; Kalsel menurun 52 kasus; Sulsel menurun 131 kasus; dan Papua menurun 61 kasus.
Kendati penambahan kasus menurun, masih terdapat sejumlah catatan di beberapa daerah. Misalnya Kalsel yang kasus kematiannya justru meningkat, dari 13 pada periode 14-20 September menjadi 16 di pekan berikutnya.
Di Jatim dan Kalsel angka kesembuhan juga menurun. Pada 14-20 September penambahan pasien sembuh mencapai 2.694, lalu pekan berikutnya menurun jadi 2.309 padahal per 27 September masih ada 3.827 kasus yang masih dalam perawatan. Sedangkan di Kalsel pada 14-20 September kasus sembuh mencapai 733, tetapi pekan berikutnya menurun menjadi 463, padahal per 27 masih ada 1.191 kasus aktif atau masih dalam perawatan.
Kami menghubungi Monica Nirwana, salah satu tim pakar kesehatan yang masuk dalam tim bentukan Menko Luhut mengatasi pandemi di sembilan provinsi, namun ia tak bersedia memberikan komentar mengenai evaluasi.
Penanganan Tak Berubah
Epidemiolog sekaligus peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Mouhamad Bigwanto mengatakan tenggat dua pekan untuk menurunkan kasus harian, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19 “tidak masuk akal.” “Waktu dua minggu itu sangat singkat sekali,” ujar Bigwanto kepada reporter Tirto, Rabu (30/9/2020).
Ia memperjelas dengan contoh kasus. Misalnya ada orang yang dinyatakan positif hari ini. Belum tentu virus juga masuk ke tubuhnya hari ini juga. Bisa jadi 10 hari atau sepekan yang lalu. Ini terjadi karena masa inkubasi virus Corona itu dua pekan.
“Kalaupun dia [Menko Luhut] klaim ada penurunan kasus di dua minggu dia bekerja itu ada kemungkinan kejadiannya [infeksinya] bukan di pekan dia bekerja,” katanya.
Pencegahan dan menekan laju penularan COVID-19 yang paling efektif adalah dengan melakukan surveilans, katanya, yakni pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit untuk kemudian dibuat kebijakan. Surveilans tidak cukup hanya dua minggu, apalagi diturunkan menjadi kebijakan dan diimplementasikan.
“Jadi tidak ada yang namanya jalan pintas untuk mengatasi wabah,” kata Bigwanto.
Masalahnya, cara penanangan pandemi setelah dipegang Luhut pun tak banyak berubah, menurut epidemiolog dari Universitas Udayana Bali I Made Ady Wirawan.
“Tidak ada banyak perubahan terutama cara penanggulangan klasik yaitu trace, test, treat. Terutama dalam hal test dan trace itu belum menunjukkan peningkatan. Tracing tanpa gejala dan kontak dekat belum dites, sementara kita tahu rasio kasus bergejala dan tak bergejala itu 1:4,” kata Ady kepada reporter Tirto, Rabu.
Hasil tracing mereka yang tak bergejala tidak dites ini, kata Ady, terus memicu penambahan kasus. Mereka akhirnya menularkan virus ke orang lain tanpa tahu apakah mereka sendiri positif COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu, meski kasus di Bali terus naik, Ady meyakini lebih banyak yang tak tercatat karena testing masih minim, tak mencakup seluruh kontak kasus.
Hal serupa terjadi dalam hal pencegahan; intervensi dalam hal pengetatan protokol kesehatan termasuk pembatasan saat upacara keagamaan . “Saya lihat pelaksanaanya tidak sebaik sebelum dilonggarkan. Jadi ya tetap longgar saja.”
Dalam situasi kasus yang terus meningkat dan penularan terus meluas di komunitas masyarakat, yang bisa dilakukan pemerintah khususnya Provinsi Bali adalah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), katanya.
“Kalau situasi kompleks seperti sekarang, penularan sudah terjadi di komunitas, waktu dua minggu tidak masuk akal untuk menekan laju penularan,” kata Ady.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
