tirto.id - Para pejabat negara mulai gubernur, menteri, hingga presiden memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini, 1 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memimpin peringatannya di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, secara minimalis mengingat situasi pandemi COVID-19.
Para pejabat negara lain ikut hadir, mulai dari dari TNI, Polri, DPR RI, dan MPR RI. Sejak menjabat sebagai kepala negara, Jokowi memang tak pernah absen memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila.
Selain memperingati sendiri, para pejabat juga mengajak masyarakat turut serta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim misalnya, meminta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September dan satu tiang penuh hari ini lewat surat edaran.
Pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September dimaksudkan sebagai tanda duka sekaligus untuk menghormati para pahlawan revolusi yang diculik dan dibunuh dalam Gerakan 30 September (G30S) 1965. Sementara pengibaran bendera satu tiang penuh sehari setelahnya untuk menunjukkan ‘kesaktian Pancasila’, bahwa Pancasila tetap tegak meski dirongrong komunis.
Nadiem menyebut “kesaktian” Pancasila adalah bekal untuk bangkit dari situasi pandemi dan “lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana.”
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta masyarakat mengibatkan bendera setengah tiang. Ia bilang keluarganya, KH Mumu Muchtar, meninggal diduga usai diculik oleh PKI pada masa Orde Lama.
Instansi pemerintah telah mengibarkan bendera setengah tiang kemarin, termasuk Pemprov DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Bermula dari Kebijakan Soeharto
Peringatan ini bermula pada masa awal Order Baru. Pada 29 September 1966 Soeharto mengeluarkan keputusan Kep/B/134/1966. Isinya, agar pada 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila oleh seluruh angkatan bersenjata dengan melibatkan masyarakat.
Kebijakan Soeharto bertahan hingga reformasi. Namun, Megawati Soekarnoputri tak pernah hadir dalam peringatan itu selama menjadi Presiden RI (2001-2004). Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ‘hidup’ lagi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang.
Menurut sejarawan yang fokus penelitiannya adalah peristiwa 1965, Asvi Warman Adam, dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa (2009: 188), peristiwa G30S tak bisa dikaitkan dengan kesaktian Pancasila. Aksi itu gagal bukan karena Pancasila hebat, tapi kecerobohan pelakunya dalam merancang strategi militer dan menerapkannya di lapangan.
Ia menyebut para pelaku amatir, dilihat dari hal-hal kecil, misalnya komunikasi justru dilakukan lewat kurir sehingga penyampaian pesan memakan waktu lama. Mereka tak punya fasilitas dasar seperti handy talkie yang berguna untuk komunikasi jarak jauh lewat frekuensi radio. Bahkan alutsista seperti kendaraan panser atau tank yang lazim digunakan untuk kudeta tak dimiliki oleh aktor G30S.
“Ini aksi penculikan ya, bukan kudeta. Ini aksi berjalan secara serampangan,” kata Asvi dalam sebuah dialog daring.
Bahkan untuk sebuah penculikan pun ambigu. Instruksi untuk para aktor lapangan tak jelas, apakah para jenderal tersebut diculik dalam keadaan hidup atau mati.
Atas dasar sejarah yang bengkok tersebut, Asvi mengusulkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ditiadakan. Kepala negara, kata dia dalam sebuah wawancara, juga tak wajib untuk mengikuti atau memimpin upacara.
Untuk memperingati para pahlawan revolusi, ia mengusulkan itu digabung dengan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November. Toh mereka semua telah diangkat menjadi pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Terkait dengan sikap Megawati yang enggan ikut upacara saat menjadi presiden, Asvi bilang itu karena Hari Kesaktian Pancasila adalah salah satu tonggak peralihan kekuasaan ke Soeharto dari Sukarno, yang tak lain merupakan bapak biologisnya.
Kendati demikian, Pancasila tetap dalam pemikiran Megawati. Megawatilah orang yang mengusulkan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Penetapannya lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 tahun 2016.
Sejak tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan jadi hari libur nasional. Megawati pun kini menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Editor: Rio Apinino
