Indeks Buruh

Demonstran penolak omnibus law berusaha masuk paksa ke gedung DPRD DIY sehingga memicu kericuhan.

Polisi berpatroli di jalanan Jakarta dan sekitarnya untuk membubarkan konsentrasi massa penolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

Ketum BMI Farkhan Evendi menilai tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Omnibus Law merupakan bentuk pengabaian nasib rakyat.

Ribuan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur mogok kerja secara masal dan melumpuhkan semua kegiatan perusahaan.

Aparat kepolisian dan TNI memblokade jalan menuju DKI Jakarta terhadap massa buruh penolak Omnibus Law.

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat mengelabui publik, buruh kecolongan.

Buruh pengusaha akan semakin sering berkonflik setelah upah minimum regional dihapuskan. Ketentuan ini adalah dampak dari RUU Ciptaker.

Indeks manufaktur naik menandakan ekonomi membaik. Tapi ini dibayar dengan harga mahal: munculnya klaster COVID-19 di pabrik-pabrik.

Omnibus Law Cipta Kerja akan disahkan di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak orang kehilangan pekerjaan.

KSPI dan DPR membentuk tim perumus tandingan draf omnibus versi pemerintah.

Hingga Sabtu pagi, terdapat 6 orang peserta aksi tolak Omnibus Law Cita Kerja masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Ketua DPR Puan Maharani menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan & hati-hati, namun nyatanya protes buruh selalu diabaikan DPR RI.

Ida Fauziyah mengimbau pekerja yang mendapat insentif berupa BLT Rp600 ribu per bulan agar membelanjakan uang itu untuk produk UMKM.

Eksploitasi pekerja garmen adalah cerita lama dari abad ke-17 hingga hari ini.

Polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di DPR RI karena ada demonstrasi.

Upah pekerja sudah dipotong banyak, dan kini ditambah dengan iuran yang dianggap tidak berpengaruh signifikan.

9 sektor usaha dibuka pemerintah agar tidak semakin banyak buruh di-PHK.

Data Kemenaker menunjukkan, hingga 27 Mei 2020, terdapat 1,79 pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK akibat pandemi virus corona. 

"Sebelum COVID-19 banyak kasus THR tidak dibayar," kata Sekjend DPP GSBI Emelia Yanti Siahaan.

SE Menaker membuat pengusaha dapat mencicil THR. Meski syaratnya ada dialog, tak jarang perusahaan memutuskan sepihak.