tirto.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kekhawatiran Said Iqbal dipicu adanya kasus korupsi di PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang tak bertanggung jawab, buktinya dikorupsi," ujar Iqbal pada aksi unjuk rasa menolak Tapera di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Iqbal menegaskan, masyarakat sipil terutama buruh, tidak akan menerima jika uang Tapera yang berasal dari rakyat dikorupsi.
"Kami masyarakat sipil khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi," ucap Iqbal.
Oleh karena itu, kaum buruh, kata Iqbal mendesak pemerintah mencabut PP 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Hal ini karena tidak adanya jaminan uang iuran Tapera yang dipotong dari 2,5 persen upah buruh itu tidak dikorupsi.
"Kami meminta pemerintah mencabut PP 21 tentang Tapera dan terakhir kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uang rakyat, pertanyanya ada jaminan enggak bakal di korupsi," ucap Iqbal.
Apalagi, kata Iqbal, daya beli masyarakat terhadap pembelian rumah turun 30 persen akibat inflasi yang tinggi dengan kenaikan upah yang tidak seberapa.
"Ini memberatkan di tengah daya beli yang turun 30 persen akibat upah naik 1,58 persen, sedangkan inflasi 8 persen ditambah Tapera 2,5 persen," kata Iqbal.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Bayu Septianto
