Indeks Buruh

Tiga perwakilan serikat buruh bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas seputar Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga gelombang PHK.

Kemenperin mewajibkan pengusaha memberi suplemen hingga makanan bergizi ke buruh di masa darurat COVID-19.

Hingga 5 April 2020 jumlah perusahaan atau industri terdampak COVID-19 sebanyak 1.476 perusahaan/industri. Dan jumlah pekerja/buruh terdampak COVlD-19 sebanyak 53.465 orang kemudian 5.047 buruh terkena PHK.

"Teman-teman buruh tidak punya tabungan ataupun persediaan untuk beberapa bulan ke depan [selama pandemi Corona]," kata Siti Eni, ketua KASBI Kota Cimahi, Jabar.

Ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah sebelum mendistribusikan BLT untuk rakyat kecil yang terdampak COVID-19.

Imbuan Jokowi agar masyarakat bekerja dari rumah tak sepenuhnya bisa diterapkan, terutama di sektor ritel dan industri padat karya.

Meski berlangsung singkat, Komune Paris adalah cetak biru pemerintahan buruh dan dipuji-puji banyak intelektual kiri.

Jokowi dan Anies menganjurkan kantor mempekerjakan karyawannya di rumah. Para karyawan bersyukur, meski pekerjaannya tidak lantas lebih mudah.

Serikat buruh mengatakan RUU Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga berbahaya bagi buruh perempuan. 

Klaim Airlangga Hartarto yang menyebut PKS mendukung RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cilaka) dibantah Presiden PKS Sohibul Iman.

Demonstrasi ke kantor KASBI--serikat yang menolak RUU Cilaka--adalah bentuk teror dan adu domba.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta buruh untuk lebih mengedepankan dialog dalam penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sementara Mahfud MD tak masalah ada demo.

Massa mendemo sekretariat KASBI, diduga karena serikat ini menentang RUU Cilaka.

KSPI akan berdemonstrasi menolak RUU Cilaka. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah.

Jika perusahaan hendak mem-PHK buruh, maka sebelumnya mesti ada perundingan. Ini tak terjadi dalam kasus Indosat.

Rencana pembebasan kuota outsourcing membuat KSPI geram, sehingga mengecam pemerintah dan pengusaha yang membuat dan mengusulkan RUU Cipta Kerja.

Ada 9 alasan kenapa KSPI Said Iqbal menolak RUU Cipta Kerja alias RUU Cilaka.

PSHK menilai RUU Cilaka jauh dari maksud pemerintah menjadikan momentum pembenahan regulasi karena yang muncul adalah penambahan beban penyusunan regulasi.

Rapat pembahasan substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja diwarnai aksi walk out serikat buruh.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim telah melibatkan banyak pihak buruh dalam pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja padahal hanya diberikan sosialisasi saja.