tirto.id - Pada awal 2017, ketika masih berkampanye sebagai calon presiden dan belum dibenci rakyat Perancis sebagaimana hari ini, Emmanuel Macron didapuk sebagai “kawan” oleh Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra. Sebabnya sederhana: Macron menyatakan kolonialisme sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” dan Aljazair adalah bekas wilayah jajahan Perancis.
Pernyataan Macron dikecam Marine Le Pen, capres dari partai ultrakanan Front National. Bagi Le Pen, kolonialisme Perancis telah berjasa “melakukan banyak hal” di Aljazair.
Le Pen tak seorang diri. Ada banyak warga Perancis, khususnya yang sudah berumur, diam-diam masih percaya kolonialisme tak sepenuhnya jelek. Orang-orang ini adalah produk kurikulum sekolah yang mengaburkan fakta bahwa negeri mereka menjajah berbagai macam bangsa di dunia.
Tapi tak hanya kolonialisme yang disamarkan dalam kurikulum—setidaknya hingga direvisi pada 2015. Kurikulum yang sama mengaburkan salah satu episode penting dalam sejarah Perancis: Komune Paris, sebuah pemberontakan pekerja Paris yang berlangsung sejak 18 Maret hingga 26 Mei 1871. Para sejarawan gerakan kiri mencatatnya sebagai salah satu episode paling gemilang sekaligus tragis dari gerakan kelas pekerja global.
Puji-pujian juga datang dari orang-orang sezaman yang mengamati peristiwa tersebut. Sosialisme revolusioner, tulis anarkis Mikhail Bakunin dalam sebuah esai yang terbit pada 1871, “baru saja melakukan eksperimen besar dan praktiks dalam Komune Paris.” Bagi seteru Bakunin, Karl Marx, Komune Paris adalah “awal mula revolusi sosial abad ke-19”. Buruh-buruh Paris, demikian Marx dalam Civil War in France (1871), “akan selamanya dirayakan sebagai embrio sebuah masyarakat baru”.
Berebut Meriam
Awalnya adalah perkara sepele. Adolphe Thiers, pimpinan pemerintahan sementara Perancis, memerintahkan tentara untuk melucuti 400 meriam dari tangan Garda Nasional, sebuah milisi yang terdiri dari ratusan ribu pekerja Paris. Setelah perintah itu ditolak Garda Nasional, Thiers mengirimkan tentara reguler dari Versailles ke Paris pada pertengahan Maret 1871. Dalam situasi kacau, sebagian tentara bergabung ke Garda Nasional dan rakyat pekerja Paris. Dua jenderal terbunuh. Thiers menarik pasukan dan memerintahkan pemerintahan dievakuasi dari Paris. Dalam kekosongan kekuasaan itulah Komune Paris bermula pada 18 Maret 1871, tepat hari ini 149 tahun lalu.
Ada beberapa konteks besar yang di balik peristiwa itu. Yang pertama adalah Perang Perancis-Prussia yang berlangsung sejak Juli 1870 hingga Januari 1871. Perang ini bermula dari ambisi Kanselir Prussia Otto von Bismarck untuk menyatukan teritori-teritori berbahasa Jerman di bawah kekuasaan Prussia. Sebelumnya, pada 1867, Prussia memenangkan perang dengan Austria-Hungaria dan sukses mendirikan Konfederasi Jerman Utara. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada November 1870, Bavaria, Württemberg, dan Baden bergabung bersama Prussia dan mendirikan Imperium Jerman.
"Pada akhir abad ke-19," tulis sejarawan Arno Mayer dalam Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War (1981), "upaya bangsa-bangsa [Eropa] untuk bertahan hidup mengaburkan konflik sosial dalam masyarakat." Para penguasa monarki mulai menemukan formula yang tepat untuk mengatasi pergolakan sosial di akar rumput dengan mengumumkan perang dengan negeri jiran. Untuk meredam konflik kelas dan ancaman revolusi, Perancis di bawah Napoleon III mengumumkan perang terhadap Prussia pada 16 Juli 1871. Pada 2 Agustus pasukan Perancis menduduki Saarbrücken, sebuah kota di perbatasan Perancis-Jerman.
Namun, setelah beberapa pertempuran, Jenderal Prussia von Moltke berhasil membalik keadaan, bahkan mengepung Paris sebulan kemudian. Puncaknya, pada 18 Januari 1871, Imperium Jerman resmi berdiri. Wilhelm dari Wangsa Hohenzollern ditahbiskan sebagai kaisar. Seremoni yang digelar di teritori musuh yang telah dikuasai, tepatnya di Istana Versailles, menandai rontoknya Imperium Kedua Perancis.
Konteks lain dari Komune Paris adalah sekuens panjang revolusi yang dimulai sejak akhir abad ke-18.
Revolusi pertama meruntuhkan monarki, memenggal kepala Louis XVI dan Marie Antoinette, dan mendirikan Republik Pertama Perancis. Revolusi kedua (1830) sukses mendongkel kekuasaan Raja Charles X dan mengangkat Louis Philippe. Revolusi ketiga (1848) melahirkan Republik Kedua mendudukkan Louis Napoleon (keponakan Napoleon Bonaparte) di kursi presiden. Meski didukung kelas pekerja, ketiga revolusi dipimpin kelas menengah yang sukses menempatkan wakil-wakil mereka di pemerintahan, baik monarkis maupun republikan.
Berbeda dari revolusi 1789, agenda-agenda reformasi sosial dan politik gagal total dalam dua revolusi setelahnya. Di bawah Louis Napoleon, Perancis mengalami industrialisasi besar-besaran yang diikuti arus urbanisasi secara masif. Pekerja dari timur dan selatan Eropa berimigrasi ke Perancis, dan orang-orang Yahudi Eropa mencari perlindungan dari persekusi. Ketimpangan sosial kian telanjang di kota-kota besar. Di Lyon, para buruh tekstil mengobarkan pemberontakan besar sebanyak tiga kali sepanjang abad ke-19 karena perkara upah.
Gejolak memang telah menerpa Perancis bahkan sebelum perang. Awal Januari 1870, jurnalis Victor Noir terbunuh dalam duel oleh Pierre Bonaparte, sepupu Louis Napoleon. Beberapa hari setelahnya, 100.000 orang menggelar protes di Paris. Pada Mei tahun yang sama, Louis Napoleon mengadakan plebisit untuk memastikan kepercayaan rakyat pada pemerintahannya. Meski menang, malamnya ia menangkapi anggota-anggota International Workingmen’s Association (IWA) cabang Paris. Dua bulan kemudian mereka diadili hanya karena berstatus sebagai anggota IWA, organisasi pekerja internasional pertama yang didirikan kaum sosialis, komunis, dan anarkis pada 1864.
Pada Oktober 1870, di tengah kepungan pasukan Jerman, kaum revolusioner sayap kiri Paris melakukan insureksi dan menuntut mundur Jenderal Louis-Jules Trochu, kepala pemerintahan sementara pascaperang.
Berbeda dari revolusi-revolusi sebelumnya, selama komune Paris kelas pekerja memainkan peranan sentral: mendorong konfrontasi dengan negara, mendirikan pemerintahan, dan mempertahankannya.
Selama 72 hari itu, buruh menjadi tuan bagi diri mereka sendiri.
Pesta Permanen Kelas Pekerja
Kemandirian kelas pekerja Paris bahkan mengejutkan banyak pihak, termasuk kaum revolusioner profesional. Dalam Paris Commune: A Revolution in Democracy (2011), Donny Gluckstein mencatat IWA memang punya ribuan anggota di Paris, namun mereka mengalami disorientasi. Para pimpinan Garda Nasional bingung menyaksikan insureksi itu dan baru mengadakan rapat pada pukul 11 malam. “Tak ada tokoh radikal yang hadir pada 18 Maret itu, sebagian besar sudah ditahan atau sedang berada di tempat lain,” tulis Gluckstein.
Pada zaman ketika pejabat tidak dipilih publik dan kekuasaan tertinggi dipegang para monark, Komune Paris adalah eksperimen yang demokratis. Menurut catatan Karl Marx dalam Civil War in France (1871), Komune terdiri dari anggota-anggota dewan kota yang terpilih berdasarkan hak pilih universal “dan dapat ditarik dalam waktu singkat”. Mayoritas anggota adalah pekerja atau perwakilan yang diakui kelas pekerja. Buruh kereta, tukang sepatu, serdadu rendahan, hingga tukang jilid buku duduk di Dewan Komune. Para wakil rakyat ini menerima gaji tak lebih dari 6.000 franc.
Komune, lanjut Marx, “bukan parlemen, melainkan lembaga yang bekerja sebagai eksekutif sekaligus legislatif.”
Setelah menggelar sidang pertama pada 28 Maret, Komune segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan progresif. Beberapa di antaranya adalah pemisahan gereja dan negara, penghapusan utang bagi buruh, penghapusan bunga untuk pinjaman, penurunan tarif sewa hunian, penghapusan kerja malam bagi pembuat roti, hingga jaminan hukum bagi pabrik-pabrik yang dikuasai pekerja dan ditinggalkan pemiliknya.
Pendidikan wajib, gratis, dan sekuler diselenggarakan. Seluruh simbol-simbol gereja dan "apapun yang menjadi ranah keyakinan individu" disingkirkan dari ruang-ruang belajar.
Dari total 92 anggota, 21 berlatar belakang pengikut revolusioner Louis-Auguste Blanqui (yang meringkuk di penjara), kaum Jacobin, dan anggota IWA. Dalam pemilu yang diadakan pada pertengahan April, komposisi ini berubah. Orang-orang moderat tersingkir dan digantikan kaum revolusioner dari tiga kelompok tersebut.
Gluckstein juga mencatat kontrak-kontrak kerja baru bagi buruh menetapkan upah minimum secara eksplisit setelah disetujui perwakilan pekerja dan Komisi Perburuhan tanpa mengikutsertakan majikan. Komune bahkan mendorong pengambilalihan pabrik oleh pekerja dan pendirian “perusahaan milik pekerja” atau koperasi.
Komune juga menjamin kesetaraan upah antara buruh perempuan dan laki-laki. Perempuan mendapatkan haknya untuk bercerai. Rumah-rumah bordil pun ditutup.
Dalam Massacre: The Life and Death of Paris Commune of 1871 (2014), sejarawan John Merriman melukiskan kegembiraan warga Paris selama Komune berlangsung. Komune, tulis Merriman, adalah “pesta permanen orang-orang biasa yang merayakan kemerdekaan mereka dengan mengambilalih jalanan dan alun-alun Paris.”
“Paris merdeka. Orang-orang biasa dari perkampungan buruh berjalan-jalan di kawasan mewah di barat Paris. Banyak dari mereka yang belum pernah menyaksikan pemandangan ini, kecuali jika mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau buruh harian. Beberapa keluarga buruh yang tersingkir dari pusat kota akibat proyek raksasa [perombakan kota] Haussman merebut kembali jalan-jalan yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka,” tulis Merriman.
Ia menambahkan catatan yang sangat pesimis: “Dengan Thiers yang tengah menyiapkan pasukannya di Versailles, berapa lama kegembiraan ini akan bertahan?”
Minggu Berdarah
Merriman menyebut beberapa faktor penting yang melemahkan Komune Paris secara internal. Pertama adalah kegagalan Komune merumuskan program-program politik dan ekonomi yang konkret, meskipun banyak kebijakan progresif berhasil ditelurkan. Kedua, pertikaian ideologis dan personal yang membuat kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tumpang tindih dan tidak berjalan efektif.
Kaum anarkis meyakini bahwa Komune Paris adalah ekspresi demokrasi langsung tanpa negara—institusi yang ingin mereka hapus. Sementara kaum Jacobin menginginkan sistem politik otoriter yang mampu merespons konsolidasi musuh-musuh Komune di Versailles yang sudah mulai bergerak menuju Paris sejak April.
Di luar itu, ada satu kebodohan lagi yang dilakukan para communard: mereka tidak menyita Banque de France (kini bank sentral Paris). Jurnalis dan aktivis sosialis Prosper-Olivier Lissagaray yang berada di Paris selama 72 hari itu melancarkan satu kritik keras terhadap Komune. “Semua pemberontak tulen,” tulis Lissagaray dalam L'histoire de la commune de 1871 (1876), “memanfaatkan sumber daya yang paling vital: kas musuh. Satu-satunya yang tak memanfaatkan itu adalah Dewan Komune Paris.”
“Selama 72 hari, Komune menerima 16,7 juta franc, terdiri dari 9,4 juta aset yang disimpan dalam rekening kota dan 7,3 juta franc pinjaman bank. Pada saat bersamaan, para elite Versailles memperoleh 315 juta franc lewat 74 cabang Banque de France,” tulis Lissigaray.
Pendeknya: Dewan Komune meminjam uang dari bank, bukan merampasnya. Aset-aset yang tidak disita itulah yang kelak membiayai penghancuran Komune yang direncanakan dari Versailles.
Pada 21 Mei 1871 pasukan Versailles yang dipimpin Jenderal MacMahon memasuki Paris. Komite Keselamatan Publik (Comité de salut public)—yang didirikan pada April sebagai lembaga intelijen dan berwenang memenjarakan musuh-musuh rakyat—menyatakan kepada warga Paris untuk angkat senjata mempertahankan Komune. Perintah itu direspons ribuan rakyat Paris, termasuk perempuan dan anak-anak yang segera mengokang bedil.
Pertempuran berlangsung hingga 28 Mei, ketika pasukan MacMahon berhasil merebut Paris. Sekitar 20 ribu warga Paris tewas. Ribuan lainnya dieksekusi massal. Sebanyak 15 ribu warga diadili. Seribu di antaranya dibuang ke Kaledonia Baru. Kelak di koloni inilah seorang communard bernama Louis Michel menjalani hukuman dan ikut membantu pemberontakan suku Kanak melawan kolonialis Perancis.
Penghancuran Komune Paris hanya dalam satu pekan—kelak dikenal sebagai “Minggu Berdarah” (La semaine sanglante)—kembali menghadirkan kecemasan-kecemasan yang telah menghantui kaum kiri sejak penyerangan penjara Bastille nyaris seabad sebelumnya: berapa lama sebuah revolusi bisa bertahan? Bagaimana menjalankan pemerintahan revolusioner di tengah situasi yang kacau balau dan sabotase musuh? Sejauh mana sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir orang bisa disepakati demi mempertahankan revolusi dari musuh-musuh kelas?
Ada sebuah anekdot yang beredar pada masa Revolusi Bolshevik di Rusia, 46 tahun setelah Komune Paris. Pada Januari 1918 Lenin menari di tengah hamparan salju untuk merayakan revolusi yang berhasil bertahan lima hari lebih lama dari Komune Paris.
Pada 1922 kaum komunis Rusia memenangkan Perang Sipil. Mereka berhasil menyelamatkan revolusi dari ancaman Perancis, Inggris, AS, Jepang, Jerman, dan antek-antek Tsar yang tersisa. Ruh Komune Paris sempat menemukan dagingnya dalam republik sosialis pertama di dunia itu.
Setidaknya sampai 1929, ketika Stalin berkuasa.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
