Indeks Bps

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2016, Provinsi Bali menghasilkan devisa sebesar USD 3,99 juta dari hasil pengapalan patung dan aneka jenis cinderamata berbahan baku kayu ke pasaran ekspor, atau meningkat 27,73 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3,13 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung mencatat nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meningkat sebesar 10,44 persen pada Februari 2016 menjadi USD 54,08 juta dibandingkan pada Januari yang tercatat sebesar USD 48,97 juta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat bahwa impor komoditas nonmigas provinsi itu pada Februari 2016, sebagian besar berasal dari Thailand dengan nilai mencapai USD 90,07 juta.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan mengembangkan konsep wisata halal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagaimana yang telah dikembangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

neraca perdagangan Februari tahun ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam surplus Februari di lima tahun terakhir, sebesar USD 1,14 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan bahwa deflasi pada bulan Februari 2016 sebesar 0,09 persen merupakan yang kedua kalinya dalam setahun terakhir, setelah deflasi Februari 2015 sebesar 0,36 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI akan menjamin kerahasiaan data sensus ekonomi untuk para pengusaha. Untuk diketahui BPS akan melakukan sensus ekonomi pada 1 hingga 31 Mei 2016 mendatang.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, ekspor nonmigas ke Tiongkok menembus 19,24 persen. Ekspor ke Tiongkok tersebut merupakan kontribusi terbesar terhadap total nilai nonmigas Riau pada 2015.

Kepala Subdit Statistik Kerawanan Sosial Badan Pusat Statistik Ahmad Avenzora mengatakan rumah tangga miskin bisa lebih sejahtera apabila uang dialihkan untuk memenuhi gizi keluarga.

Survei Sensus Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada Maret 2015 menunjukkan angka kemiskinan di wilayah perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Untuk diketahui, penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran mereka di bawah angka Rp 309 ribu/kapita/bulan.

Survei perilaku antikorupsi Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) meningkat, namun indeks pengalaman praktik antikorupsi justru menurun. Artinya, masyarakat semakin idealis membenci korupsi tapi dalam praktiknya masih minim alias memaklumi tindakan korupsi.