tirto.id - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) M Sairi Hasbullah mengatakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga bisa memperkecil angka kesenjangan di Indonesia dan ikut menurunkan rasio gini secara bertahap.
"Pembangunan infrastruktur besar-besaran sangat signifikan meningkatkan pendapatan lapisan penduduk 40 persen terbawah karena mereka bisa mendapatkan upah dari menjadi buruh. Kalau mereka bisa menjadi buruh, maka pendapatan penduduk miskin makin naik, dan memperkecil jarak dengan lapisan masyarakat yang lebih makmur" kata Sairi di Jakarta, Senin, (18/4/2016).
Sebelumnya, BPS mencatat terjadinya penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.
Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur kesenjangan distribusi pendapatan dengan skala 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai rasio gini, maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Penurunan rasio gini ini terjadi karena adanya kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret hingga September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.
Namun, menurut Sairi, penurunan tingkat kesenjangan ini juga terjadi karena lesunya kinerja sektor industri manufaktur yang ikut mempengaruhi pengeluaran lapisan penduduk 20 persen teratas atau terkaya di perkotaan maupun pedesaan.
"Industri manufaktur melambat, berpengaruh terhadap 20 persen kelompok atas. Sampai September 2015, recovery belum kuat dan konsumsi turun. Sedangkan, bagi kelompok bawah ada bantalan dari pemerintah yang bisa meningkatkan upah buruh," kata Sairi.
Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang rasio gininya masih di atas rata-rata nasional. Hal itu karena tingkat pendapatan masyarakat di lapisan bawah belum sepenuhnya membaik sehingga konsumsinya terbatas.
Tercatat ada empat provinsi yang nilainya di atas rata-rata rasio gini nasional sebesar 0,40 yaitu Papua Barat dan Jawa Barat masing-masing 0,43 serta DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing 0,42.
"Untuk Yogya, konsumsi lapisan masyarakat bawahnya rendah dibanding rata-rata provinsi lain. Padahal lapisan atasnya konsumsinya tidak setinggi DKI Jakarta. Jadi 'gap' antara rendah dan atas agak lebar, lebih lebar dari nasional," ujar Sairi. (ANT)
Reporter: Yantina Debora
