tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait penghentian program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga.
"Nanti akan kita tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil usai menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu, (27/4/2016).
Sofyan sendiri menuturkan, penggunaan satu data dari BPS akan coba mulai dilakukan untuk perencanaan program tahun anggaran 2017.
"Jadi kita gunakan "single" data dari BPS. Dan Bappenas sedang mengkoordinasi "one data Indonesia", jadi semua data akan sama dan kita sharing," ujar Sofyan.
Sofyan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyatukan seluruh data dari berbagai kementerian dan lembaga. Kumpulan data itu akan diintegrasikan menjadi satu data komprehensif.
"Jadi nanti anda tidak perlu lagi thawaf (keliling) mencari data," kelakar Sofyan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, (26/4/2016), memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengambil alih seluruh program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga fungsi.
Presiden menilai di Indonesia saat ini memang terlalu banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian/lembaga yang tidak seragam, sehingga justru menyulitkan pengambil kebijakan.
Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi, tergantung lembaga yang mengeluarkan. (ANT)
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
