Indeks Bpjs Kesehatan

Menko PMK, Puan Maharani, memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS kesehatan akan dimulai pada September 2019.

Saling silang usulan kenaikan BPJS Kesehatan, kepentok jalan buntu di DPR RI. Pemerintah ambil jalan pintas sahkan lewat Perpres.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) temukan ada 1,1 juta peserta BPJS Kesehatan yang tak membayar iuran kepesertaan, tapi tetap dilayani petugas di RS atau puskesmas.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut disebabkan oleh akumulasi defisit yang membebani BPJS sebesar Rp9,1 triliun di tahun 2018.

Menurut Luhut, nantinya data para peserta akan dicek setiap mereka ingin mengakses pelayanan publik. Mulai dari pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga paspor.

Perusahaan asuransi asal Cina, Ping An Group bersedia membantu pembenahan sistem IT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengurangi defisit anggaran.

Menko Luhut minta masukan dari Ping An Insurance dari Cina untuk memberikan saran mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 akan lebih besar dari catatan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, penyebab defisit keuangan BPJS salah satunya dikarenakan tunggakkan iuran yang belum dibayar oleh peserta.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilai kenaikan tunjangan cuti tahunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan membebani operasional dua instansi tersebut.

Bamsoet meminta Kemenkes mengevaluasi peraturan tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk mencegah penyelewengan. 

INDEF menilai, keputusan Menkeu menaikkan tunjangan cuti bagi direksi dan dewas BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan tidak tepat.

Komisi IX DPR akan surati Presiden Jokowi terkait penyelesaian masalah BPJS Kesehatan soal penyelenggaraan program JKN.

Jika dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 34/2015, tunjangan satu kali gaji atau upah diberikan sekali dalam setahun, PMK baru tersebut menjelaskan bahwa pemberian tunjangan bisa dua kali upah atau gaji yang diterima.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengusulkan adanya dua jaminan sosial tambahan yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

BPJS Watch meminta Kemensos melakukan sosialisasi ke 18.315 PBI BPJS Kesehatan di Depok yang telah dinonaktifkan.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang perlu segera direalisasikan mengingat defisit keuangan institusi ini yang makin memburuk.

Pemerintah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Sebab sudah tidak sesuai dengan kriteria penerima JKN.