Indeks Bpjs Kesehatan

Sri Mulyani mengatakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 akan lebih besar dari catatan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, penyebab defisit keuangan BPJS salah satunya dikarenakan tunggakkan iuran yang belum dibayar oleh peserta.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilai kenaikan tunjangan cuti tahunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan membebani operasional dua instansi tersebut.

Bamsoet meminta Kemenkes mengevaluasi peraturan tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk mencegah penyelewengan. 

INDEF menilai, keputusan Menkeu menaikkan tunjangan cuti bagi direksi dan dewas BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan tidak tepat.

Komisi IX DPR akan surati Presiden Jokowi terkait penyelesaian masalah BPJS Kesehatan soal penyelenggaraan program JKN.

Jika dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 34/2015, tunjangan satu kali gaji atau upah diberikan sekali dalam setahun, PMK baru tersebut menjelaskan bahwa pemberian tunjangan bisa dua kali upah atau gaji yang diterima.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengusulkan adanya dua jaminan sosial tambahan yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

BPJS Watch meminta Kemensos melakukan sosialisasi ke 18.315 PBI BPJS Kesehatan di Depok yang telah dinonaktifkan.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang perlu segera direalisasikan mengingat defisit keuangan institusi ini yang makin memburuk.

Pemerintah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Sebab sudah tidak sesuai dengan kriteria penerima JKN.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kemensos agar jangan sampai ada pungutan liar (pungli) di program JKN.

BPJS Kesehatan disebut menunggak klaim hingga Rp16 miliar kepada RSUD Wirosaban Yogyakarta. Benarkah hal ini membuat RSUD terancam bangkrut?

RSUD Wirosaban Kota Yogyakarta terancam bangkrut lantaran harus menanggung tunggakan Rp16 miliar yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan.

YLKI menilai 5,2 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi tak tepat sasaran dan memangkas hak masyarakat miskin.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan bisa dibiayai lagi oleh negara bila tak mampu di periode selanjutnya.

YLKI menilai tidak ada sosialisasi yang baik dan secara masif dengan seluruh peserta PBI BPJS Kesehatan.

Sebanyak 5.227.852 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan dinonaktifkan mulai besok 1 Agustus 2019.

Kemensos mulai besok 1 Agustus 2019 akan menonaktifkan sebanyak 5.227.852 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BPJS Watch menilai Jokowi memang sudah seharusnya mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS. Namun, agar kenaikan tak sia-sia, pemerintah perlu membenahi fasilitas kesehatan.