Indeks Bpjs Kesehatan

Bagaimana cara menurunkan kelas BPJS Kesehatan ini? Apa saja syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengguna BPJS pindah kelas?

BPJS Kesehatan bakal mewajibkan pembayaran iuran kepesertaan dengan skema autodebet untuk meningkatkan kepatuhan pesrta.

Peserta diberikan kebebasan untuk memilih kelas fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan, sehingga dapat turun kelas. 

Penolakan disampaikan DPR lantaran pemerintah belum melakukan perbaikan data atas 10.654.530 peserta yang bermasalah.

KSPI akan menggelar aksi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan pada 2 Oktober 2019 di DPR RI.

Manipulasi tersebut membuat pendapatan yang diterima tak sebanding dengan biaya jaminan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Biaya orang per bulan semakin meningkat, sehingga BPJS terus didera defisit.

DPR meminta pemerintah bersikap rasional dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah diharapkan mencari cara lain selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan fasilitas kredit untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah.

Kartu BPJS Kesehatan yang hilang bisa di urus secara online maupun offline.

Daftar kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas I, II, dan III yang diusulkan Sri Mulyani dan akan diteken Jokowi pekan ini.

Menko PMK, Puan Maharani, memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS kesehatan akan dimulai pada September 2019.

Saling silang usulan kenaikan BPJS Kesehatan, kepentok jalan buntu di DPR RI. Pemerintah ambil jalan pintas sahkan lewat Perpres.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) temukan ada 1,1 juta peserta BPJS Kesehatan yang tak membayar iuran kepesertaan, tapi tetap dilayani petugas di RS atau puskesmas.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut disebabkan oleh akumulasi defisit yang membebani BPJS sebesar Rp9,1 triliun di tahun 2018.

Menurut Luhut, nantinya data para peserta akan dicek setiap mereka ingin mengakses pelayanan publik. Mulai dari pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga paspor.

Perusahaan asuransi asal Cina, Ping An Group bersedia membantu pembenahan sistem IT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengurangi defisit anggaran.

Menko Luhut minta masukan dari Ping An Insurance dari Cina untuk memberikan saran mengatasi defisit BPJS Kesehatan.