tirto.id - Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) menilai besarnya defisit BPJS Kesehatan turut disebabkan karena kesalahan pada tata kelola puskesmas. Sekretaris Jenderal Asklin, Rizal AWP mengatakan kesalahan itu terlihat dari peran puskesmas yang merambah pada fungsi pengobatan dan jembatan untuk mendapat rujukan ke rumah sakit.
“Kalau setiap pasien datang ke puskesmas, kalau dia begitu gampangnya untuk merujuk ke rumah sakit ini biayanya besar,” ucap Rizal kepada wartawan saat ditemui di Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Rizal mengatakan puskesmas seharusnya berfokus kepada masalah pencegahan dan penyuluhan seperti keliling dan mendatangi rumah-rumah. Hal ini katanya dapat memperkecil kemungkinan masyarakat di lingkungannya untuk sakit yang pada akhirnya mengurangi banyaknya rujukan ke rumah sakit yang menelan biaya besar.
Namun, kenyataannya hal ini justru tidak terjadi. ia mendapati dokter-dokter puskesmas tampak sibuk menangani pengobatan pasien di tingkat pertama. Alhasil, dokter-dokter itu banyak yang tidak memiliki waktu untuk terjun melakukan pencegahan. Di satu sisi, pengeluaran BPJS dari puskesmas menjadi besar karena pasien perlu mengakses pengobatan.
“Selama ini puskesmas mengambil [panisen] semuanya. Kalau puskesmas dikembalikan ke awalnya, fungsi preventifnya pasti sehat. Ini yang kami mau,” ucap Rizal.
Dampak dari tata kelola puskesmas ini kata Rizal juga turut berdampak ke klinik. Pertama-tama masyarakat cenderung lebih memilih puskesmas karena sama-sama memiliki fungsi pengobatan. Kedua, puskesmas bisa memberi rujukan ke rumah sakit padahal klinik tidak diizinkan.
Jeritan klinik juga terasa dari kurang wajarnya biaya pengganti yang diberikan pemerintah dengan pengeluaran mereka. Alhasil banyak klinik terancam tutup bahkan sudah banyak yang melepas kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk beralih ke klinik pribadi. Belum lagi masalah klaim klinik ke BPJS juga tergolong sulit dan lama.
Ia menambahkan dari dokter-dokter klinik juga akhirnya lebih tertarik bekerja di puskesmas. Sebab puskesmas dibiayai pemerintah sekaligus mendapat porsi dari pasien BPJS.
“Kami bukan minta bagian ya. Tapi lebih baik puskesmas dikembalikan ke asalnya jadi tidak akan terjadi defisit besar. Kalau ini berjalan terus ini bahaya. Klinik akan tutup,” ucap Rizal.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Irwan Syambudi
