Indeks Bpjs Kesehatan

"Kita hitung bagaimana selisih yang legitimate sebagai jumlah yang harus ditambahkan anggarannya," ujar Sri Mulyani.

Budi menegaskan BPJS Kesehatan akan tetap memprioritaskan keselamatan pasien.

“Hasil uji coba tidak menutup ada sejumlah hal yang masih harus dibenahi," kata Budi.

Kemenkeu menghitung ada potensi penghematan defisit BPJS Kesehatan Rp2,9 triliun dengan diberlakukannya sejumlah kebijakan.

"Jadi kalau bicara riil lima hari ke depan kami butuh cash [dana tunai] itu Rp7,2 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, pihaknya akan mengkaji wacana soal iuran BPJS kesehatan.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dalam RAPBN 2019, pemerintah belum memperhitungkan defisit BPJS Kesehatan.

Presiden Jokowi didesak tak hanya prioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat sehingga perlu campur tangan pemerintah.

"Mengganti Dirut BPJS bukan solusi."

Menurut Fahri Hamzah, angka defisit yang sudah mencapai Rp7,3 triliun tahun ini, hanya pemerintah yang bisa menyelesaikannya.

Dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada presiden. Semua masalah harus Jokowi ketahui, termasuk utang.

Jokowi menegaskan ia tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.

"Bantuan tunai dari seluruh Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia dan eksternal yang terhimpun sampai Minggu sore adalah sebesar Rp223.803.808."

Pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan beragam kebijakan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit anggaran.

Target pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS masih terkendala regulasi yang dinilai memberatkan.

Cuma sekitar 16 juta peserta BPJS kategori mandiri, yang jelas-jelas punya uang, yang taat bayar iuran setiap bulan.

Pemerintah menomboki terus anggaran BPJS kesehatan sejak 2014. Salah satu problemnya: pasien si kaya dan si miskin diperlakukan sama.

Sistem rujukan membuat pasien harus antre berjam-jam, melalui prosedur yang melelahkan.

Presiden menilai saran menaikkan iuran BPJS yang disampaikan IDI baik. Namun, pemerintah butuh waktu memperhitungkannya.