tirto.id - Partai Demokrat mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan dengan daya beli masyarakat.
Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau tarif dasar listrik, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus menjadi catatan agar pemerintah memperhatikan waktu yang tepat dalam mengambil kebijakan tersebut.
"Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah," ucap SBY di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
SBY mengatakan banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan daya beli mereka.
Menurut SBY presentase dan angka lulusan SMK, SMA, dan Perguruan Tinggi yang menganggur saat ini relatif tinggi. Keadaan seperti ini disebut rawan secara sosial, politik, dan keamanan.
"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," ujar dia.
Demokrat pun menyambut baik program kartu prakerja yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. SBY menilai program ini sebuah inisiatif yang baik.
Namun, Presiden ke-6 RI itu mengingatkan agar program dengan anggaran Rp10 triliun tersebut dapat dikelola dengan baik dan jangan sampai memunculkan kerenggangan sosial baru di antara sesama pencari kerja.
"Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak mana pun," kata SBY.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
