Indeks Bpjs Kesehatan

Efek plasebo bisa memiliki tingkat efektivitas mengurangi nyeri sebesar 50 persen dari obat asli. Tapi tetap tidak menyasar sumber asli penyakit.

Persoalan defisit BPJS Kesehatan bukan pada rumah sakit atau warga yang memegang kartu, melainkan dalam keuangan di sana.

Menkes Terawan mengatakan tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasien secara berlebihan membuat biaya klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit jadi membengkak.

Presiden Jokowi mengklaim pemerintah sudah mengeluarkan Rp115 triliun untuk membantu peserta BPJS Kesehatan hingga 2018.

Dalam sepekan, ada sekitar 2.500 peserta BPJS yang memilih untuk turun kelas di Bandung.

PERSI mencatat piutang BPJS Kesehatan menyentuh angka Rp17 triliun per akhir September 2019.

Pemerintah berencana menambal defisit BPJS Kesehatan dengan dana filantropis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung besaran anggaran BPJS Kesehatan.

Kementerian Keuangan menerbitkan tiga PMK setelah mengubah peraturan sebelumnya terkait iuran BPJS Kesehatan.

Keuangan BPJS Kesehatan sekarat. Mereka berutang di banyak tempat, termasuk RSUD Wonosari.

Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU-BP) kelas III tidak dinaikkan.

Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo mulai menurunkan kelas karena adanya kebijakan kenaikan premi.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak akan berpengaruh besar terhadap defisit keuangan BPJS yang setiap tahun makin besar.

KPK temukan NIK ganda peserta PBI BPJS Kesehatan berpotensi merugikan negara Rp25 miliar per bulan.

Sejumlah peserta BPJS memilih turun kelas karena terbeban dengan tarif iuran yang baru.

Menurut YLKI, kenaikan iuran akan membuat masyarakat turun kelas hingga menunggak.

Pemerintah menaikkan iuran PBJS Kesehatan. Anda bisa mengecek tarif BPJS Kesehatan terbaru melalui SMS, ATM hingga website.

Pemerintah akhirnya merilis Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur kenaikan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran itu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang diteken Presiden Joko Widodo.

IDI mendukung penuh kenaikan BPJS Kesehatan. Ini dianggap cara cepat menyelesaikan persoalan defisit.