Indeks Bpjs Kesehatan

Jumlah tunggakan iuran tersebut 80 persen oleh masyarakat atau peserta BPJS kesehatan kelas III

YLKI menyatakan pemberlakuan sistem urun biaya tidak boleh dilakukan jika tujuannya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. 

Premi untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayar oleh pemerintah, bisa dinaikkan.

“Pemerintah akan tetap menggunakan seluruh instrumen APBN-nya untuk menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan nasional,” ucap Sri Mulyani.

Pengusaha farmasi merasa banyak rumah sakit menunggak biaya obat. Ini diklaim bisa berdampak pada ketersediaan obat.

"Akan terjadi penurunan kasus. Unit cost akan turun. Dampak dan tujuan utamanya yaitu untuk melakukan edukasi supaya peserta tidak dapat pelayanan yang tidak perlu," kata Budi.

Aturan baru BPJS Kesehatan tentang urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS.

Kemenkes memiliki aturan baru terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya.

BPJS Kesehatan akan menerapkan aturan baru bagi peserta yang sakit ringan tetapi ingin dirawat akan dikenai biaya Rp20 ribu.

Aturan baru Kemenkes terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya, namun itu tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS

BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait selisih harga yang harus dibayarkan peserta yang ingin mendapatkan perawatan yang lebih baik dari kelas sebelumnya.

LPSK mengaku telah membantu membayari iuran BPJS Kesehatan para penyintas pelanggaran HAM masa lalu sejak 2011. Memang, jumlahnya tak seberapa.

YLKI menyatakan pemerintah seharusnya menaikkan cukai rokok pada 2019 dengan persentase jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. 

YLKI menilai konsumsi rokok ikut menyebabkan pengeluaran BPJS Kesehatan membengkak. Sebab, konsumsi rokok menjadi salah satu pemicu utama tingginya prevalensi penyakit tidak menular.  

Menkes Nila Moeloek menyadari bila defisit keuangan BPJS Kesehatan karena lebih besar pasak daripada tiang. Mengapa tetap tak mau naikkan premi?

Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah menyikapi syarat wajib akreditasi bagi rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. 

"Kita menuju ke sana. Negara maju itu sudah di sana karena kan datanya sudah terintegrasi. Jadi terintegrasi datanya dari BPJS, dengan Kemendagri, NIK dan sebagainya," kata Irvan.

Pemerintah sebetulnya telah mendorong akreditasi sejumlah rumah sakit untuk menjamin pelayanan kepada pasien sesuai standar undang-undang.

Semua rumah sakit mitra BPJS Kesehatan harus terakreditasi pada Juni 2019. Jika belum melakukan akreditasi sampai Juni 2019, rumah sakit tidak bisa lagi menjadi mitra BPJS Kesehatan.

"Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018)," ujar Iqbal.