Indeks Bpjs Kesehatan

Menkeu Sri Mulyani ukur dampak pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan oleh MA.

MA mengabulkan judicial review Perpres 75 tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran BPJS kesehatan.

KIP putuskan hasil audit BPKP terkait BPJS Kesehatan sebagai informasi terbuka.

Sebelum memutuskan untuk menggunakan produk asuransi kesehatan, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa poin yang disarankan OJK

Menteri Keuangan akan mempercepat penyaluran anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam menarik kembali suntikkani Rp13,5 triliun untuk BPJS Kesehatan jika iuran tak dinaikkan.

Puan dan anggota DPR berseberangan pendapat dalam rapat gabungan terkait kenaikan BPJS Kesehatan.

Pemerintah mengganggarkan Rp48 triliun tangani defisit BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani menyinggung keputusan Puan Maharani yang menyetujui kenaikan iuran BPJS saat menjadi Menko PMK.

Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena ada data ganda kepesertaan.

Di tengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terdengar suara sumbang soal insentif besar yang diterima jajaran direksi dan dewan pengawas, plus fasilitas asuransi lain.

Menteri Kesehatan Terawan tak memiliki solusi dan tak bisa menjawab pertanyaan anggota komisi III terkait kenaikan BPJS Kesehatan yang membebani Masyarakat

Peserta BPJS Kesehatan yang turun kelas terus terjadi setelah iuran dinaikkan 100 persen per 1 Januari 2020.

Cara melunasi tunggakan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan mengikuti program menabung sehat di Bank Mandiri dan BRI.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan menutup kemungkinan suntikan dana talangan bagi defisit BPJS Kesehatan pada 2020.

LinkAja hadirkan promo cashback 20 persen untuk pembayaran BPJS Kesehatan via LinkAja.

Klaim pelayanan kesehatan yang belum dibayar BPJS Kesehatan ke rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah sekitar Rp500 miliar.

Lima tahun terakhir, BPJS Kesehatan didera masalah defisit. Bisakah menaiakkan iuran menyelesaikan masalah itu?

SBY mengingatkan kenaikan iuran BPJS atau tarif dasar listrik harus menjadi catatan agar pemerintah memperhatikan waktu yang tepat dalam mengambil kebijakan.

AAJI meminta pemerintah memperbolehkan warga mampu untuk ikut asuransi kesehatan umum yang dijual perusahaan asuransi jiwa untuk menekan defisit BPJS Kesehatan.