Indeks Bpjs Kesehatan

Berdasar hasi rapat IKABDI dan Kemenkes, pemberian terapi obat Bevacizumab dan Cetuximab bagi penyintas kanker kolorektal metastatik akan tetap dijamin BPJS Kesehatan dengan syarat tertentu. 

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI Abdillah Ahsan menyatakan, kenaikan cukai rokok harus segera dilakukan lantaran mempertimbangkan dampak konsumsi rokok ke depan.

Masalah yang dilontarkan Sandiaga Uno adalah bagian dari penyakit kronis defisit BPJS Kesehatan.

Debat Ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam, menghadirkan dua cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menjanjikan dalam visi dan misi bahwa dalam 200 hari pertama, akan menyelesaikan akar permasalahan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Difisit BPJS Kesehatan menjadi masalah tahunan yang kerap disorot. Ma'ruf Amin dan Sandiaga diharapkan memberikan tawaran konkret saat debat cawapres ke-3 nanti.

Menurut Gamal, kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di era pemerintahan saat ini menurun, sehingga tercipta ketidakpuasan pada masyarakat.

Budi juga menjelaskan bahwa dalam konsep urun biaya hanya akan ditetapkan kepada jenis layanan yang berpotensi disalahgunakan oleh peserta karena prilaku dan selera.

Penyakit katastropik mengalami tren peningkatan. Hal ini menjadi beban pembiayaan BPJS.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bakal menghitung ulang premi agar memenuhi aspek kelayakan. Hal ini untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan.

Berdasar survei terhadap 400 pasien BPJS Kesehatan pada 4 daerah, ditemukan kekosongan obat memicu potensi pelanggaran (fraud) dalam pengadaan obat di fasilitas kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan banyak rekomendasi kebijakan dari para peneliti dan akademisi di Indonesia terkait tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

Budi mengatakan kebijakan ini ditentukan oleh Kemenkes, sedangkan BPJS Kesehatan hanya sebagai operator.

Nila Moeloek mengatakan masih akan mempertimbangkan dua obat terapi untuk kanker kolorektal metastasis yang rencananya akan dikeluarkan dari program JKN-KIS pada awal Maret 2019.

Ketua Umum PDIB James Allan Rarung menyayangkan pembentukan tim HTA, yang menghasilkan putusan dua obat kanker kolorektal tak lagi ditanggung BPJS, ini tidak melibatkan dokter yang kompeten.

Penghapusan obat bevacizumab dan cetuximab untuk pengobatan kanker kolorektal dari Formularium Nasional membebani mereka yang perlu obat tersebut.

BPJS Kesehatan mengecualikan dua obat Bevacizumab dan Cetuximab dari Formularium Nasional (Fornas), hal ini ditentang oleh BPJS Watch.

Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) bakal membahas isu kesehatan terkini dalam Pertemuan Akbar Dokter Indonesia.

Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi) menilai kebijakan BPJS Kesehatan mengecualikan obat Bevacizumab dan Cetuximab membuat harapan hidup penyintas kanker berkurang.

Rizal Ramli mengklaim tanpa desakan buruh, BPJS Kesehatan tak terwujud.