Indeks Bpjs Kesehatan

Berdasar survei terhadap 400 pasien BPJS Kesehatan pada 4 daerah, ditemukan kekosongan obat memicu potensi pelanggaran (fraud) dalam pengadaan obat di fasilitas kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan banyak rekomendasi kebijakan dari para peneliti dan akademisi di Indonesia terkait tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

Budi mengatakan kebijakan ini ditentukan oleh Kemenkes, sedangkan BPJS Kesehatan hanya sebagai operator.

Nila Moeloek mengatakan masih akan mempertimbangkan dua obat terapi untuk kanker kolorektal metastasis yang rencananya akan dikeluarkan dari program JKN-KIS pada awal Maret 2019.

Ketua Umum PDIB James Allan Rarung menyayangkan pembentukan tim HTA, yang menghasilkan putusan dua obat kanker kolorektal tak lagi ditanggung BPJS, ini tidak melibatkan dokter yang kompeten.

Penghapusan obat bevacizumab dan cetuximab untuk pengobatan kanker kolorektal dari Formularium Nasional membebani mereka yang perlu obat tersebut.

BPJS Kesehatan mengecualikan dua obat Bevacizumab dan Cetuximab dari Formularium Nasional (Fornas), hal ini ditentang oleh BPJS Watch.

Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) bakal membahas isu kesehatan terkini dalam Pertemuan Akbar Dokter Indonesia.

Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi) menilai kebijakan BPJS Kesehatan mengecualikan obat Bevacizumab dan Cetuximab membuat harapan hidup penyintas kanker berkurang.

Rizal Ramli mengklaim tanpa desakan buruh, BPJS Kesehatan tak terwujud. 

Massa buruh dari FSPMI dan KSPI menolak pemberlakuan sistem urun biaya di layanan BPJS Kesehatan. 

Data BPJS Kesehatan menunjukan kanker menjadi penyakit tertinggi nomer dua setelah struk.

Menurut Iqbal, wacana urun biaya masih digodok oleh Kementerian Kesehatan.

Petrus menegaskan, penerapan urun biaya BPJS Kesehatan membuat cemas ribuan anggota Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

BPJS Kesehatan bersama Jasa Raharja menerapkan alur baru penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas

Buruh Indonesia menolak pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan

Sundoyo menegaskan, aturan urun biaya itu hanya berlaku untuk peserta layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Menurut Komaryani BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada Faskes, begitu dana sudah di Faskes, itu menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Kemenkes menjelaskan kembali perihal simpang-siur pemberitaan mengenai pembiayaan program JKN.

Kemenkes mengkaji ulang nilai tarif kapitasi layanan dokter gigi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.