Masuk tirto.idIndeks Bpjs Kesehatan
Penjelasan Pemerintah Soal Kenaikan Iuran BPJS saat Pandemi Corona
Selain faktor untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dan kekosongan hukum, pemerintah menyebut kenaikan berkaitan dengan keuangan negara akibat COVID-19.
Respons Istana soal Perpres Iuran BPJS yang Akan Digugat Masyarakat
Plt. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan memastikan pemerintah sudah melakukan perbaikan di Perpres 64 tahun 2020.
Alasan Kenapa Pemerintah Perlu Cabut Perpres soal Iuran BPJS Naik
Ahli hukum tata negara Pusako, Fery Amsari mengatakan putusan MA menyatakan kalau beban keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan kepada peserta lewat iuran.
Pemerintah Beri Keringanan Tunggakan & Denda BPJS Selama COVID-19
Pemerintah memberi kelonggaran bagi para penunggak BPJS Kesehatan.
Dirut BPJS Kesehatan Sebut Kenaikan Iuran Tak Melawan Putusan MA
Kata Dirut BPJS Kesehatan, pemerintah tidak sedang melawan maupun mengakali putusan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Defisit, Kemenkeu Salahkan Batalnya Kenaikan Iuran
Kemenkeu menilai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat BPJS Kesehatan dalam jalur defisit dengan nilai diperkirakan mencapai Rp6,9 triliun pada 2020.
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Terbaru yang Berlaku Mulai 1 Juli 2020
Iuran BPJS Kesehatan terbaru yang diteken Jokowi dan berlaku mulai 1 Juli 2020.
Kemenkeu Klaim Iuran BPJS Kesehatan Naik Pertimbangkan Putusan MA
Askolani menyatakan kenaikan iuran ini ditujukan untuk menjaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.
BPJS Kesehatan Punya Utang Jatuh Tempo Rp4,4 Triliun per 13 Mei
Utang BPJS Kesehatan yang belum jatuh tempo mencapai Rp1,031 triliun.
Iuran BPJS Naik, Gaji Direksi Perlu Diturunkan sebab Kinerja Buruk
Pemerintah dinilai tidak adil dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sementara situasi nasional tidak menentu di tengah krisis pandemi COVID-19.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Tepat dan Harus Dibatalkan
Presiden Jokowi disebut tidak peka dan tuna empati terhadap keadaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19.
Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Berulang Kali Mengabaikan MA
Dengan menaikkan iuran BPJS, berarti Jokowi sudah dua kali mengakali putusan MA. Ia pun mengabaikan kritik dari DPR sejak berbulan-bulan lalu.
Iuran BPJS Naik Lagi: Pemerintah Dinilai Hanya Mengakali Putusan MA
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS tidak serta-merta menyelesaikan masalah jaminan kesehatan.
Respons BPJS soal Kenaikan Iuran Usai Jokowi Teken Perpres 64/2020
BPJS Kesehatan menyatakan akan segera mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Perpres No. 64 tahun 2020.
Komunitas Pasien Cuci Darah Akan Kembali Gugat Perpres Iuran BPJS
KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.
Iuran BPJS Kesehatan Naik: Jokowi Tak Empati & Mengakali Putusan MA
Keputusan Jokowi menaikkan premi BPJS Kesehatan dianggap nirempati. Ia juga dianggap tengah mengakali putusan MA.
Iuran BPJS Naik, Demokrat: Negara Saja yang Susah, Bukan Rakyat
Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken Perpres 64/2020 soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, PAN: Jokowi Tiada Empati ke Rakyat
Menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kala pandemi COVID-19 menurut Saleh Daulay sangatlah tidak tepat dilakukan Presiden Jokowi.
Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.
Pemerintah Baru Bayar Rp22 Miliar DP Perawatan 931 Pasien COVID-19
Pemerintah baru membayar uang muka perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp22 miliar untuk 931 orang dari 1.389 yang sudah mengajukan klaim.
