Indeks Bpjs Kesehatan

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken Perpres 64/2020 soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kala pandemi COVID-19 menurut Saleh Daulay sangatlah tidak tepat dilakukan Presiden Jokowi.

Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah baru membayar uang muka perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp22 miliar untuk 931 orang dari 1.389 yang sudah mengajukan klaim.

Iuran BPJS Kesehatan akan kembali normal mulai 1 Mei.

Pemerintah semestinya langsung menindaklanjuti putusan MA soal pembatalan iuran BPJS Kesehatan sejak awal, bukan baru diumumkan April.

Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

Ombudsman RI menyebutkan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan pemerintah dalam penarikan iuran BPJS Kesehatan usai putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan baru soal iuran BPJS Kesehatan setelah 1 bulan putusan MA berlalu.

APB dan APBD akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan yang menanggung pasien Corona COVID-19.

Penugasan BPJS Kesehatan untuk pasien Corona perlu aturan Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden Khusus.

Sistem penjaminan dan pembiayaan di BPJS Kesehatan sudah memiliki alur dan prosedur yang memadai untuk mengakomodir pasien COVID-19.

Perpres baru BPJS Kesehatan tengah disiapkan. Pembayaran pengobatan COVID akan diakomodasi di dalamnya.

"Putusan itu berlaku ke depan, berlaku sejak diputuskan sampai ke depan. Tidak berlaku surut," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

Pengamat dan ekonom menilai usul menghapus BPJS Kesehatan lebih banyak dampak negatifnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpres baru karena ada dampak domino dari putusan MA.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan soal konsekuensi pembatalan kenaikan iuran JKN terhadap defisit BPJS Kesehatan.

DPR, kata Dasco akan mengawasi pelaksanaan putusan MA yang nantinya dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, putusan MA itu sudah final dan mengikat. 

BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran JKN.