Indeks Bpjs Kesehatan

Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes dan direksi BPJS Kesehatan usai lebaran untuk bahas iuran BPJS yang dinaikkan berdasarkan Perpres No. 64/2020.

Nurul Ghufron berkata, jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan.

Melalui surat rujukan online petugas di faskes pertama akan membuatkan surat rujukan secara online ke rumah sakit atau faskes lanjutan dengan jadwal poli yang sudah ada di sistem.

Cara turun kelas BPJS Kesehatan karena iuran naik mulai 1 Juli 2020.

Selain faktor untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dan kekosongan hukum, pemerintah menyebut kenaikan berkaitan dengan keuangan negara akibat COVID-19.

Plt. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan memastikan pemerintah sudah melakukan perbaikan di Perpres 64 tahun 2020.

Ahli hukum tata negara Pusako, Fery Amsari mengatakan putusan MA menyatakan kalau beban keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan kepada peserta lewat iuran.

Pemerintah memberi kelonggaran bagi para penunggak BPJS Kesehatan. 

Kata Dirut BPJS Kesehatan, pemerintah tidak sedang melawan maupun mengakali putusan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Kemenkeu menilai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat BPJS Kesehatan dalam jalur defisit dengan nilai diperkirakan mencapai Rp6,9 triliun pada 2020.

Iuran BPJS Kesehatan terbaru yang diteken Jokowi dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Askolani menyatakan kenaikan iuran ini ditujukan untuk menjaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.

Utang BPJS Kesehatan yang belum jatuh tempo mencapai Rp1,031 triliun.

Pemerintah dinilai tidak adil dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sementara situasi nasional tidak menentu di tengah krisis pandemi COVID-19.

Presiden Jokowi disebut tidak peka dan tuna empati terhadap keadaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19.

Dengan menaikkan iuran BPJS, berarti Jokowi sudah dua kali mengakali putusan MA. Ia pun mengabaikan kritik dari DPR sejak berbulan-bulan lalu.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS tidak serta-merta menyelesaikan masalah jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan menyatakan akan segera mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Perpres No. 64 tahun 2020.

KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

Keputusan Jokowi menaikkan premi BPJS Kesehatan dianggap nirempati. Ia juga dianggap tengah mengakali putusan MA.