Indeks Bpjs Kesehatan

Dari 2.430 RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdapat 720 yang belum terakreditasi per Januari 2019.

Sampai akhir April 2019, terdapat 52 rumah sakit yang habis masa akreditasinya.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengimbau seluruh rumah sakit melakukan akreditasi ulang dalam tempo satu bulan sebelum masa berlaku habis dan mengajukan pendaftaran survei kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

BPJS Kesehatan enggan bekerjasama dengan rumah sakit yang tidak terakreditasi demi menjaga kualitas pelayanan.

Sampai akhir April 2019, terdapat 52 rumah sakit yang habis masa akreditasinya. Sehingga BPJS Kesehatan harus memutus kerja sama dengan rumah sakit tersebut.

Berdasarkan keterangan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir, per tanggal 30 April, BPJS Kesehatan baru memberitahu jika mulai 1 Mei sudah memutus kontrak dengan rumah sakit Siloam Asri, karena keterlambatan hasil proses akreditasi.

Pengguna BPJS Kesehatan bisa melakukan pembayaran iuran JKN melalui Bank (Bank Mandiri) dan Non-Bank (Mobile Cash).

BPJS Watch mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan iuran iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Daeng mengatakan, defisit BPJS Kesehatan itu membuat motivasi kerja para dokter merosot. 

PB IDI menilai defisit BPJS Kesehatan membuat motivasi kerja banyak dokter dan tenaga medis merosot.

Berdasar hasi rapat IKABDI dan Kemenkes, pemberian terapi obat Bevacizumab dan Cetuximab bagi penyintas kanker kolorektal metastatik akan tetap dijamin BPJS Kesehatan dengan syarat tertentu. 

Menkes Nilai Moeloek menyatakan keputusan akhir mengenai nasib 2 obat kolorektal (usus besar) di program JKN masih menunggu hasil kajian IKABDI.  

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI Abdillah Ahsan menyatakan, kenaikan cukai rokok harus segera dilakukan lantaran mempertimbangkan dampak konsumsi rokok ke depan.

Masalah yang dilontarkan Sandiaga Uno adalah bagian dari penyakit kronis defisit BPJS Kesehatan.

Debat Ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam, menghadirkan dua cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menjanjikan dalam visi dan misi bahwa dalam 200 hari pertama, akan menyelesaikan akar permasalahan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Difisit BPJS Kesehatan menjadi masalah tahunan yang kerap disorot. Ma'ruf Amin dan Sandiaga diharapkan memberikan tawaran konkret saat debat cawapres ke-3 nanti.

Menurut Gamal, kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di era pemerintahan saat ini menurun, sehingga tercipta ketidakpuasan pada masyarakat.

Budi juga menjelaskan bahwa dalam konsep urun biaya hanya akan ditetapkan kepada jenis layanan yang berpotensi disalahgunakan oleh peserta karena prilaku dan selera.

Penyakit katastropik mengalami tren peningkatan. Hal ini menjadi beban pembiayaan BPJS.