Indeks Bawaslu

Partai Idaman gagal menjadi peserta Pemilu 2019.

Gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU dikabulkan Bawaslu. Dengan demikian, PBB berhak mengikuti Pemilu 2019 mendatang.

Ratusan massa pendukung PBB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPU pada Jumat siang (2/3/2018). Mereka berencana melanjutkan aksi menuju Kantor Bawaslu.

Perindo bakal dipanggul Badan Pengawas Pemilu karena partai itu diduga melakukan "curi start" kampanye.

Pemasangan gambar orang beserta logo parpol dilarang karena masuk kategori 'citra diri' sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Terungkapnya kasus suap komisioner KPUD Garut dan Ketua Panwaslu Garut menandakan perlu ada sistem pencegahan korupsi yang kuat di internal lembaga penyelenggara pemilu.

“Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Mediasi antara KPU dan PBB akan dijembatani oleh Bawaslu yang digelar hari ini, pukul 10.00 WIB.

Sidang sengketa pilkada tersebut akan dilanjutkan pada Jumat (23/2) dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak KPU Sumut.

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua partai datang ambil nomor urut, PBB dinyatakan tak lolos dan tak ikut pemilu, anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah," ujar Yusril.

PBB dan PKPI gagal ikut pemilu 2019 karena tak memenuhi syarat keanggotaan dan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.

Bawaslu mengatakan, dari 569 bakal pasangan calon Pilkada 2018 ada 40-an bakal paslon yang tidak memenuhi syarat.

Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye Pilkada, masuk dalam kategori eksploitasi anak.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

Bawaslu tidak bisa melakukan penyidikan tentang dugaan adanya mahar politik kasus La Nyalla-Prabowo, karena tidak ada laporan maupun bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

Bawaslu akan bertemu MUI untuk membicarakan potensi penyaluran uang saat kampanye di Pilkada 2018 dengan modus pemberian zakat.

Bawaslu Jatim dianggap berlebihan oleh Andre karena La Nyalla telah mengaku tak pernah ada mahar politik.

Abhan menegaskan bahwa mahar politik dilarang oleh UU Pilkada.

Partai Idaman tak mampu menunjukkan bukti kelengkapan persyaratan peserta pemilu.

Calon kepala daerah dari TNI/Polri/ASN berstatus aktif berpotensi curang menyalahgunakan jabatan selama masa kampanye.