Indeks Bawaslu

Bawaslu DKI Jakarta menemukan ribuan spanduk dan selebaran provokatif serta alat peraga kampanye pelanggar aturan selama masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

KPPS diduga melakukan kecurangan pada Pilkada DKI Jakarta tahap pertama 15 Februari lalu. Jika terbukti ditemukan masalah pidana, KPU akan memecat pelaku.

KPU Jakarta memastikan Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran setelah ketiga calon gagal meraup lebih dari 50 persen suara.

Bawaslu hanya bisa mengawasi akun resmi yang terdaftar di KPU

Bawaslu DKI Jakarta melarang pemilih mengenakan kostum atau memasang simbol-simbol yang berkaitan dengan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun di luar TPS pada hari pemungutan suara

Untuk transparansi sebagai calon pejabat publik, ketiga kandidat gubernur Jakarta harus rapi dalam melaporkan anggaran dana kampanye dan penggunaannya. Batas maksimal adalah Rp203 miliar. Bila ada indikasi sumber dana dari praktik terlarang seperti hasil korupsi atau pencucian uang, kandidat bisa diusut dan dipidanakan.

Stiker masih marak digunakan dalam kampanye politik. Selain dibatasi peraturan, stiker yang dipasang sembarangan bisa memicu antipati.

Kampanye hitam rawan terjadi di media sosial. Karenanya, Bawaslu DIY melakukan pengawasan media sosial secara optimal untuk mengantisipasi terjadinya kampanye hitam.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu penguatan Badan Pengawas Pemilu yang mempunyai posisi hukum untuk mengajukan pembubaran partai politik.

Pasangan Agus-Sylviana diduga paling banyak melakukan pelanggaran, namun Anies-Sandi yang sempat diduga melakukan pelanggaran berat. Mungkinkah kandidat Pilkada di diskualifikasi?

Badan Pengawas Jakarta menduga program bantuan dana Rp1 miliar per RW per tahun yang dicanangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni melanggar administrasi karena tidak tercantum dalam visi dan misi yang disampaikan ke KPU DKI Jakarta.

Namun tim hukum pasangan Agus-Sylvi menyanggah tudingan itu, ia menyebut program itu bukan politik dan masuk dalam visi misi mereka.

Prasetio Edi Marsudi mencurigai ada aktor yang sengaja menggerakkan aksi penghadangan kampanye Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pemilu penghadangan kampanye.

Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdampak pada penolakan kampanye Pilkada DKI pasangan Ahok-Djarot. Kelompok pendemo yang menolak kampanye Ahok-Djarot akan diusut kepolisian.

Kampanye Djarot Saiful Hidayat telah ditolak oleh beberapa warga di sejumlah tempat. Terakhir, terkait aksi di Kembangan, Jakarta Barat, Bawaslu DKI Jakarta berencana memanggil warga yang melakukan aksi penolakan Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, pasangan nomor urut satu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni telah melakukan 15 pelanggaran, terbanyak di antara pasangan lainnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran kampanye, padahal masa Kampanye Pilkada DKI Jakarta berlangsung baru dua pekan.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta mengeluhkan bahwa tim sukses dan simpatisan calon gubernur dan wakil gubernur cenderung susah diatur dan berpotensi melakukan banyak pelanggaran.

Bawaslu mencatat ada 311 kasus praktik politik uang saat masa tenang pada pilkada 2015. Namun, tak ada sanksi tegas kepada para pelanggar aturan. Revisi UU Pilkada telah tegas mengatur soal sanksi larangan politik uang. Akankah pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang pada Pilkada 2017 mendatang benar-benar didiskualifikasi?

Wakil Ketua Komisi II DPR meminta Bawaslu untuk memperketat peraturan dan sanksi terhadap pelaku black campaign (kampanye hitam).