Indeks Bambang Soesatyo

Sebelum ditunjuk sebagai Ketua DPR, Bambang Soesatyo tercatat sebagai salah satu inisiator pembentukan Pansus Hak Angket KPK.

Setya Novanto menilai Bamsoet layak menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR karena sudah berpengalaman di legislatif.

DPP Partai Golkar telah meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menarik keanggotan Bambang Soesatyo sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Bambang Soesatyo dinilai mampu memberikan dampak dan citra positif kepada Partai Golkar dan kepentingan bangsa.

Setelah melewati debat alot, Rapat Fraksi Golkar akhirnya memutuskan mengusulkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Pemerintah tengah melakukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun DPR memberikan catatan, OPP bukan hanya sekadar digunakan untuk pencitraan atau pengalihan isu semata, terlebih harus memprioritaskan penegakan hukum.

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.

Sempat lepasnya terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang, Labora Sitorus, dari pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Papua memantik reaksi keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengkritisi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dinilai belum memuaskan.

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang semula direncanakan akan digelar pada April 2016 nanti dikabarkan bakal mundur pelaksanaannya. Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Bambang Soesatyo.

Bendahara Umum Dewan Pertimbangan Partai (DPP) Partai Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) akan digelar 27 Mei 2016 atau Juli 2016. Hal ini dilakukan menyusul dibatalkannya Munas yang rencananya akan berlangsung April 2016.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifudin Sudding meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menjadikan kasus Labora Sitorus sebagai bahan evaluasi jajarannya.