Indeks Bambang Soesatyo

Terkait LHKPN, Timses Akom Sebut Ada Kampanye Hitam
Jumat, 11 Mar 2016

Terkait LHKPN, Timses Akom Sebut Ada Kampanye Hitam

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.
Ade Komaruddin Belum Serahkan LHKPN, LSM Laporkan ke MKD
Jumat, 11 Mar 2016

Ade Komaruddin Belum Serahkan LHKPN, LSM Laporkan ke MKD

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
DPR Kritisi Kinerja Kemenkumham
Selasa, 8 Mar 2016

DPR Kritisi Kinerja Kemenkumham

Sempat lepasnya terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang, Labora Sitorus, dari pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Papua memantik reaksi keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengkritisi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dinilai belum memuaskan.
Munas Partai Golkar 2016 Mundur
Selasa, 8 Mar 2016

Munas Partai Golkar 2016 Mundur

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang semula direncanakan akan digelar pada April 2016 nanti dikabarkan bakal mundur pelaksanaannya. Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Bambang Soesatyo.
Munas Golkar Tentatif Mei dan Juli
Selasa, 8 Mar 2016

Munas Golkar Tentatif Mei dan Juli

Bendahara Umum Dewan Pertimbangan Partai (DPP) Partai Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) akan digelar 27 Mei 2016 atau Juli 2016. Hal ini dilakukan menyusul dibatalkannya Munas yang rencananya akan berlangsung April 2016.
Kemenkumham Diminta Evaluasi Jajarannya
Senin, 7 Mar 2016

Kemenkumham Diminta Evaluasi Jajarannya

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifudin Sudding meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menjadikan kasus Labora Sitorus sebagai bahan evaluasi jajarannya.