Indeks Bambang Soesatyo

KPK berencana memeriksa Ketua DPR Bambang Soesatyo, pada Senin besok.

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.

Bagi Presiden Jokowi, napi korupsi tetap berhak mendapatkan hak politik.

Bamsoet juga mendoakan Dedie A. Rachim, mantan Direktur PJKAKI KPK, yang kini maju sebagai calon wakil wali kota Bogor.

Pemerintah akan kembali melakukan pembahasan dengan DPR pada besok Rabu (23/5/2018).

Bamsoet mengatakan, posisi Sekjen DPR sangat penting dan strategis di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.

"Saya mengenakan pakaian hitam-hitam ini bukan tanpa makna."

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Polri segera mengusut tuntas insiden kerusuhan di Mako Brimob, serta memperketat pengamanan dan pengawasan, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyesal dan prihatin, terkait adanya anggota DPR yang terjaring OTT pada Jumat (4/5/2018) malam, di tengah upaya dewan membangun kepercayaan publik.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya setuju dengan keputusan pemerintah soal penambahan cuti libur lebaran, karena akan membuat penyebaran uang atau ekonomi daerah semakin baik.

"Kami tidak pernah punya opini lain kecuali menyerahkan kepada Pak Jokowi untuk memilih dari Golkar apakah Pak Airlangga atau Pak JK," kata Bambang.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."

Bamsoet menekankan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia jangan sampai menggerus lapangan kerja dalam negeri.

Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap pemerintah tidak memblokir Facebook. Menurutnya, jejaring sosial tersebut telah banyak membantu masyarakat Indonesia di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung akan berdampak pada tingginya biaya politik. Oleh karena itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menawarkan revisi UU Pilkada.

Polemik pasal-pasal kotor dalam perubahan UU MD3 bikin citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.

"Tinggal nanti Komisi VI memilih 9 diantaranya (nama kandidat) untuk disampaikan kembali kepada pemerintah sebagai calon Komisioner KPPU," kata Bamsoet.

Presiden Jokowi mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek melalui akun twitter resminya pada Jumat pagi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPR dan Ketua MPR.