Indeks Asn

Kemendikbud mengizinkan sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan BOP untuk pembayaran honor guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sri Mulyani menyatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS ini sedang dikaji ulang mengingat beban belanja negara yang meningkat drastis.

Pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi PNS demi mencegah persebaran COVID-19 semakin meluas.

Tjahjo membantah mengusulkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BKN tidak akan memberikan toleransi kepada pelamar CPNS yang mencoba menggunakan joki.

Survei menunjukkan 43,1 persen mahasiswa ingin berkarier di instansi pemerintah.

Aplikasi Dumi yang menyediakan layanan pinjaman online bagi PNS resmi diluncurkan. Pada tahap awal, baru para PNS di BKN yang bisa mengakses layanan aplikasi ini. 

Pegawai tidak tetap KPK akan mengikuti tes ASN sementara pegawai tetap akan langsung jadi ASN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada KPK agar lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Pemerintah memastikan akan memberikan insentif kepada para ASN yang dianggap berprestasi dengan boleh bekerja di rumah hingga mendapat libur.

Larangan CPNS tidak bertato kerap menuai pro-kontra meski jika alasannya faktor medis, aturan ini bisa dimengerti.

Ada 11 poin masalah yang bisa dilaporkan bagi ASN atau PNS yang diduga terpapar radikalisme ke website aduanasn.id.

Tidak ada regulasi yang mengatur cuti haid untuk pegawai negeri sipil.

Wacana Menag Fachrul Razi soal larangan memakai cadar dan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara (ASN/ PNS) dinilai melanggar HAM dan tak ada aturan resmi.

Alokasi formasi CPNS periode 2019 di Pemprov Nusa Tenggara Timur dan pemkab/pemkot.

Pendaftaran CPNS 2019 akan dibuka mulai 11 November mendatang melalui portal SSCASN BKN secara online.

Muhadjir Effendy menyatakan kuota pengangkatan guru honorer jadi ASN pada 2019 belum terpenuhi.

Implikasi pengurangan eselon dari lima menjadi hanya dua sangat banyak.

Struktur ASN juga harus menghargai keahlian dan mengganti sistem eselonisasi dengan jabatan fungsional. Karena itu, Jokowi akan pangkas jenjang Kepangkatan dalam struktur ASN jadi 2.

Larangan ASN untuk mengkritik pemerintah dinilai tak punya dasar hukum kuat dan berwatak kolonial.