tirto.id - Januari lalu, boleh jadi merupakan awal tahun paling buruk bagi warga perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Bekasi. Kala itu, banjir setinggi enam hingga tujuh meter menggulung kediaman mereka.
Imam, warga yang tinggal di PGP sejak 1991, menyebut banjir memang merupakan perkara yang rutin. “Tapi, banjir Januari kemarin adalah banjir paling besar,” katanya, saat menjadi narasumber ‘Sarasehan Kepemimpinan Berempati: Inklusi Sosial dalam Penangangan Bencana’. Acara itu digelar secara daring oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Global Green Growth Institute (GGGI), Rabu (17/6).
Nyaris tiga puluh tahun hidup bertungkus lumus dengan air bah, salah satu pengalaman yang melekat dalam ingatan Imam, pedagang kecil, adalah saat dirinya melakukan evakuasi sekaligus menyelamatkan dan menjaga sementara bayi umur tiga hari. “Ibunya juga kesulitan karena masih nifas,” sambung Imam.
Mbah Jambrong, warga PGP lain yang juga menjadi narasumber, menyebut banjir di daerahnya terjadi karena secara geografis kontur tanah di situ rendah dan merupakan simpang temu antara Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi. Hanya, jika dulu kemunculan banjir bisa diprediksi, yakni saat musim hujan, belakangan justru tidak menentu.
“Saya pernah membantu tetangga yang perlu cuci darah, sedangkan jadwal cuci darahnya sudah lewat. Tetangga saya harus menunggu hingga air agak surut agar ambulans bisa masuk,” katanya.
Kini, pegiat Komunitas Kompi 887 tersebut aktif mengawasi debit air sungai dan menjaga posko pengawasan: sistem peringatan darurat bencana yang secara organik diinisiasi oleh warga. Pengawasan langsung, kata Mbah Jambrong, lebih efektif daripada alat sensor pengukur debit air yang disumbangkan pemerintah. “Alat itu terlalu sensitif. Saking sensitifnya, kelelawar yang menempel di situ bisa mengacaukan pengukuran air.” Komunitas kompi 887 ini diprakarsai oleh Imam yang kemudian merekrut Mbah Jambrong dan sekarang mencoba melakukan regenerasi kepada warga yang masih muda. "Kami melaksanakan ini dari hati, tidak ada imbalannya. Jika masih tinggal di sini, inilah yang harus dilakukan," ujar Imam.
Sementara Erna, pendidik, menyebut hal yang membuat hatinya remuk tiap kali banjir melanda adalah hancurnya buku-buku dan fasilitas lain di TK Mutiara Islam, sekolah yang ia bangun di PGP. "Administrasi bantuan pemerintah sudah diselesaikan, namun mungkin karena Covid-19 ini, entahlah kelanjutannya. Hanya saja pengalaman yang sudah-sudah, bantuannya masih belum bisa mengembalikan TK seperti semula,” ujarnya.
Pada 2016, pemerintah membangun tanggul setinggi empat-lima meter untuk menahan luapan air. Tapi, sebagaimana disebutkan di muka, debit air pada banjir awal tahun kemarin mencapai ketinggian enam hingga tujuh meter. Resti, warga PGP yang aktif menjadi Penyuluh Pencegahan & Pengendalian Penyakit di tingkat RW hingga kecamatan, bahkan harus merelakan lantai satu rumahnya kosong melompong. “Ini buat antisipasi banjir, ya. Rumah dua lantai itu bukan buat keren-kerenan,” kata Resti, sambil memperlihatkan lantai satu kediamannya.
Sebagian warga PGP memang sudah pindah ke tempat lain. Rumah-rumah yang kini kosong, lantai dan dindingnya tampak kusam dan lapuk. Mbah Jambrong menerangkan, rumah-rumah itu rentan membahayakan warga yang masih bertahan jika kelak banjir datang lagi. “Puing-puing rumah yang hancur ini bisa terseret. Kami mau membereskannya namun keburu Covid-19.”
Terobosan Baru
Untuk diketahui, LAN dan GGGI mengembangkan program Pelatihan Kepemimpinan Berempati untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan fokus pada masyarakat yang tertinggal dari kebijakan publik atau mereka yang menerima dampak negatif kebijakan publik. Pelatihan ini menekankan peserta untuk peka terhadap isu‐isu yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi (emik) masyarakat.
Sejak 2019, Pelatihan Kepemimpinan Berempati sudah dihelat empat kali. Basseng, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, menyatakan seri teranyar program tersebut sangat spesial, karena dilangsungkan secara virtual.
“Kegiatan ini sangat menarik, sebagai pelayan masyarakat yang diberikan amanah untuk merumuskan dan mengkonstruksikan kebijakan publik, kami diajak langsung ‘bertemu’ dengan mereka yang terdampak oleh kebijakan yang diterapkan,” ujar Basseng.
Meski dilakukan secara daring dengan durasi 4,5 jam, kegiatan tidaklah kehilangan esensi. Yulia Sugandi, Ahli Antropologi dan Ekologi Manusia, menyebut feedback peserta—yakni para pejabat dan widyaiswara dari berbagai kementerian dan lembaga—sangat positif.
“Dilihat dari word-cloudsnya, gambaran perasaan para peserta, bagus. Dalam kegiatan ini yang diisi bukan hanya kepala, tapi juga hati para peserta. Salah seorang dari mereka berkomentar, ‘Saya sudah mengajar tentang kemiskinan selama puluhan tahun, tapi baru sekarang bisa menangis’,” kata Yulia, yang juga menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut.
Yulia menerangkan, Kepemimpinan Berempati didasarkan pada konsep Experiential Learning, yakni para peserta harus dapat melihat dan memahami, serta merasakan dan berempati, (terhadap) hal-hal yang menjadi persoalan serta kebutuhan masyarakat. Hal demikian penting agar kelak para pembuat kebijakan itu dapat membuat aturan yang sesuai dengan realitas sosial yang ada dan tepat sasaran.
“Dulu, pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data-data keras berupa angka dan statistik. Evidence Based Policy. Sekarang, evidence tidak hanya itu; apa yang dipikirkan masyarakat, apa yang mereka lihat dan rasakan, itu juga bisa menjadi masukan untuk Evidence Based Policy tadi,” terang Yulia, kepada Tirto.
Ya, setelah para narasumber—Imam, Mbah Jambrong, Erna, dan Resti—menyampaikan kondisi PGP, serta apa yang diharapkan dari pemerintah, para peserta diminta menuliskan apa yang mereka lihat dan rasakan.
“Masukan masyarakat harus menjadi elemen penting kebijakan,” sambung Yulia.
Anggota The Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) Institut Pertanian Bogor tersebut juga menggarisbawahi bahwa para narasumber yang dihadirkan ke hadapan peserta adalah orang-orang rentan. Keterangan Erna, Iman, dkk tentang pengalaman menghadapi banjir menunjukkan bahwa warga PGP tidak pernah memposisikan diri mereka sebagai korban yang pasif atau lemah.
“Rentan bukan berarti lemah, ya. Terbukti, saat terjadi bencana mereka dapat mengatasi banjir dengan cara mereka sendiri,” terang Yulia. Namun, tentu saja upaya mandiri itu tidak akan berdampak maksimal. Perubahan menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan campur tangan pemerintah.
“Dulu negara hadir dalam bentuk evakuasi: memberikan bantuan perahu, sembako, dan lain-lain. Tapi itu sifatnya emergency, sedangkan yang dibutuhkan sekarang adalah control change. Warga ingin negara hadir melakukan upaya-upaya pencegahan. Bahwa pada 2016 sudah dibangun tanggul, sekarang kan airnya juga sudah melebihi tanggul,” beber Yulia.
Salah seorang peserta, Ian Ipoh Simarmata, Analis Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), menyebut kegiatan yang digelar LAN dan GGGI ini sangat bermanfaat sebab terasa telah menggugah rasa empatinya sebagai manusia. “Tadi bicara tentang banjir, ya. Sekarang kita berada dalam situasi pandemi. Saling bantu dan saling berempati satu sama lain harus ditingkatkan lagi,” katanya.
Caca Syahroni, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN LAN, menyatakan, dalam situasi pandemi, pelatihan semacam ini memang akan sering dilakukan. Ia juga menegaskan empati sosial sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan.
“Di mana pun Bapak-Ibu berada, keputusan yang diambil tidak boleh dilihat dari satu perspektif saja: tidak hanya dari sisi etik dan kebijakan, tidak hanya dari aspek yuridis, tapi juga dari aspek lain seperti empati. Itu akan membuat kebijakan yang dibuat kaya akan perspektif,” pungkasnya.
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
