Indeks Asn

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada KPK agar lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Pemerintah memastikan akan memberikan insentif kepada para ASN yang dianggap berprestasi dengan boleh bekerja di rumah hingga mendapat libur.

Larangan CPNS tidak bertato kerap menuai pro-kontra meski jika alasannya faktor medis, aturan ini bisa dimengerti.

Ada 11 poin masalah yang bisa dilaporkan bagi ASN atau PNS yang diduga terpapar radikalisme ke website aduanasn.id.

Tidak ada regulasi yang mengatur cuti haid untuk pegawai negeri sipil.

Wacana Menag Fachrul Razi soal larangan memakai cadar dan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara (ASN/ PNS) dinilai melanggar HAM dan tak ada aturan resmi.

Alokasi formasi CPNS periode 2019 di Pemprov Nusa Tenggara Timur dan pemkab/pemkot.

Pendaftaran CPNS 2019 akan dibuka mulai 11 November mendatang melalui portal SSCASN BKN secara online.

Muhadjir Effendy menyatakan kuota pengangkatan guru honorer jadi ASN pada 2019 belum terpenuhi.

Implikasi pengurangan eselon dari lima menjadi hanya dua sangat banyak.

Struktur ASN juga harus menghargai keahlian dan mengganti sistem eselonisasi dengan jabatan fungsional. Karena itu, Jokowi akan pangkas jenjang Kepangkatan dalam struktur ASN jadi 2.

Larangan ASN untuk mengkritik pemerintah dinilai tak punya dasar hukum kuat dan berwatak kolonial.

BKN (Badan Kepegawaian Negara) secara tegas menyatakan bahwa poster berisi pesan tersebut tidak dikeluarkan oleh mereka.

BKN menyangkal adanya poster pelaporan ASN yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.

PNS seperti pegawai pemerintahan, TNI-Polri, dan pegawai BUMN serta BUMD banyak yang menderita penyakit jantung.

BKN menyebut jumlah ASN yang melanggar netralitas saat Pilpres 2019 tak signifikan, dan masih di bawah 1 persen.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bakal segera membahas pengubahan status kepegawain KPK menjadi ASN bersama Kemenkumham dan MenpanRB.

Independensi pegawai KPK akan dijamin dalam periode kepemimpinannya ke depan meski pegawai jadi ASN.

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, menghilangkan semangat independensi.

Pendidikan Pancasila akan diterapkan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS).