Indeks Asn

Di satu sisi PNS boleh sosialisasi program pemerintah, tapi di sisi lain mereka tetap dituntut netral dan tak boleh kampanye. Ini akan tetap membingungkan selama belum ada batasan yang jelas.

Dosen IAIN Bukittinggi bernama Hayati dipecat. Kata dia, dia dipecat karena pakai cadar. Tapi kata rektorat, itu semata karena tindakan indisipliner.

Mantan Dosen IAIN Bukittinggi Hayati Syafri mengaku dipecat karena bercadar. Namun, Kemenag membantahnya.

Menurut Menpan RB, ASN tidak boleh terpecah karena politik karena keberadaannya bersifat tetap meskipun pemimpin pemerintahan terus berubah.

Tjahjo meminta kepada publik untuk memberitahu bila ada ASN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pemilu 2019. 

Kementerian Keuangan RI memastikan THR dan gaji ke-13 untuk Aparatur Negara serta pensiunan tidak akan dibayarkan sebelum pemilu.

Seluruh CPNS BKN yang dinyatakan lolos menjadi CPNS BKN Tahun Anggaran 2018, diimbau untuk menghadiri orientasi, pada Senin (25/2/2019).

Wapres JK mengatakan, hal tersebut adalah alternatif lain di samping rencana pemerintah memberikan subsidi pembiayaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Kebijakan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA akan berlaku efektif mulai 2020.

BKN merilis daftar larangan ASN terkait dukungan pada capres dan cawapres menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

SSCASN BKN yang bisa diakses Jumat (8/2/2019) berisi informasi awal soal rekrutmen CPNS jalur P3K.

Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan peraturan terkait pengangkatan pegawai penyuluh pertanian yang usianya di atas 35 tahun.

DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengangkat Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Ibu Siapa?' ditanggapi Fitra dengan menjawab ASN digaji oleh rakyat.

"Mengatakan PNS digaji pemerintah tidak benar karena itu sama saja menyamakan antara pemerintah dan negara." (Peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin)

Misbah menyatakan, upaya mengaitkan gaji ASN dengan pilihan politik di Pilpres 2019 merupakan hal yang aneh.

Menkominfo disebut hanya ingin menegaskan ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral.

Sebanyak 1.879 PNS koruptor yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap saat ini belum dipecat.

Sebagian para pensiunan PNS harus tetap kerja banting tulang karena uang pensiun tak cukup memenuhi kebutuhan hidup di masa tua.