Indeks Apbd Dki

Sekda DKI Jakarta mengatakan, akan membahas hal tersebut sebab terdapat pergeseran dan mekanisme perubahan anggaran.

APBD DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar Rp 83,78 triliun. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk atasi banjir hingga macet.

Gilbert Simanjuntak sebut kerjasama yang dilakukan Gubernur Anies dengan sisa masa jabatan kurang dari 6 bulan ini di luar pengetahuan DPRD DKI.

APBD DKI Jakarta sangat tinggi sehingga KPK mewanti-wanti Anies dan Pemprov DKI agar hati-hati terhadap potensi kebocoran & celah korupsi.

Dana APBD DKI dan PEN tidak mungkin digunakan seluruhnya untuk pengendalian banjir.

Nilai KUA-PPAS meningkat sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan APBD-P DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 79,8 triliun.

BTP geram lantaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI pada APBD 2021 naik di tengah rakyat yang sedang dilanda pandemi COVID-19.

Rapat di kawasan puncak Bogor diklaim akibat gedung parlemen DKI yang tak muat.

Sejumlah fraksi mengajukan interupsi menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Gubernur Anies Baswedan  karena tidak transparan.

Anies mengatakan ini kali pertama pendapatan DKI turun drastis. 

Ketika tunjangan para PNS dipangkas, TGUPP bentukan Anies Baswedan sebaliknya.

Perlu setidaknya Rp4 triliun jika Jakarta menerapkan lockdown. Dan itu bukan uang yang banyak, sebetulnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Ridwan mengatakan anggaran Rp4 miliar itu belum termasuk biaya perawatan selama satu tahun yakni sebesar Rp165 juta.

Pemprov DKI mendapat beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama atau boarding school untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74.

Dinas Pendidikan berkilah bahwa pembuatan lab fisika dan kimia di SMA Pariwisata tersebut untuk sains terapan.

Pimpinan DPRD DKI bersama Anies Baswedan telah menandatangani MoU KUA-PPAS APBD tahun 2020 senilai Rp87,95 triliun.

Warga yang mengatasnamakan Ibu-ibu Miskin Jakarta melakukan aksi tolak pemborosan anggaran di depan Gedung DPRD DKI Jakata, Rabu (13/11/2019).

PDIP juga menemukan sejumlah anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta.

Fitra menemukan banyak anggaran ganjil lain dalam KUA-PPAS 2020. Termasuk, lagi-lagi, lem Aibon.