Indeks Apbd Dki

Fitra menemukan banyak anggaran ganjil lain dalam KUA-PPAS 2020. Termasuk, lagi-lagi, lem Aibon.

Anggaran untuk perbaikan ragunan sebesar Rp75 miliar tidak disetujui DPRD DKI.

DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.

DPRD DKI menolak anggaran pembangunan jalur sepeda. Mereka dianggap tidak paham kalau itu upaya yang sebenarnya baik.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan SKPD dalam menyusun RAPBD 2020.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI mencopot anah buah yang tak becus menyusun anggaran.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengaku anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020 masih dalam tahap penyesuaian.

PSI mengatakan Anies harus bertanggung jawab memastikan anggaran tepat sasaran.

Kemendagri mengatakan mereka tak bisa menegur kepala daerah yang tengah menyusun anggaran selama belum melewati tenggat.

Dokumen rancangan KUA-PPAS belum diunggah ke website Bappeda DKI Jakarta maupung e-budgeting Pemprov DKI. Transparansi anggaran Pemprov dipertanyakan.

Biaya renovasi rumah dinas Gubernur DKI dianggap pemborosan dan menunjukkan pemprov tak serius mengelola anggaran.

Selain hibah buat kelompok agama pendukung dan TGUPP, APBD Perubahan juga memuat anggaran tak jelas rinciannya. Semua itu karena APBD Perubahan dikebut dalam dua hari.

Dari draf yang diterima wartawan Tirto, pengajuan anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

Bujet Formula E yang bengkak hingga Rp360 miliar menuai kritik. Selain penggunaannya belum jelas, dana sebesar itu dinilai tak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi DKI.

DPRD DKI menyetujui penganggaran dana Rp360 miliar di APBD-P 2019 untuk penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E di Jakarta.

Pemprov DKI seharunys mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.

Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

PSI DKI Jakarta mengingatkan agar ada proses yang transparan dan tidak tergesa-gesa dalam penyusunan KUA-PPAS untuk dasar APBD 2020 DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PAM Jaya segera membuat kesepakatan atau Head of Agreement terkeiat penghentian swastanisasi air.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan surat utang (obligasi) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana ini ditentang karena serapan APBD DKI dinilai masih rendah.