Indeks Apbd Dki

Kemendagri mengatakan mereka tak bisa menegur kepala daerah yang tengah menyusun anggaran selama belum melewati tenggat.

Dokumen rancangan KUA-PPAS belum diunggah ke website Bappeda DKI Jakarta maupung e-budgeting Pemprov DKI. Transparansi anggaran Pemprov dipertanyakan.

Biaya renovasi rumah dinas Gubernur DKI dianggap pemborosan dan menunjukkan pemprov tak serius mengelola anggaran.

Selain hibah buat kelompok agama pendukung dan TGUPP, APBD Perubahan juga memuat anggaran tak jelas rinciannya. Semua itu karena APBD Perubahan dikebut dalam dua hari.

Dari draf yang diterima wartawan Tirto, pengajuan anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

Bujet Formula E yang bengkak hingga Rp360 miliar menuai kritik. Selain penggunaannya belum jelas, dana sebesar itu dinilai tak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi DKI.

DPRD DKI menyetujui penganggaran dana Rp360 miliar di APBD-P 2019 untuk penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E di Jakarta.

Pemprov DKI seharunys mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.

Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

PSI DKI Jakarta mengingatkan agar ada proses yang transparan dan tidak tergesa-gesa dalam penyusunan KUA-PPAS untuk dasar APBD 2020 DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PAM Jaya segera membuat kesepakatan atau Head of Agreement terkeiat penghentian swastanisasi air.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan surat utang (obligasi) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana ini ditentang karena serapan APBD DKI dinilai masih rendah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja daerah per 31 Desember 2018 mencapai Rp61,59 triliun.

DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan penolakan Kemendagri terhadap alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi warga korban insiden pohon tumbang di APBD DKI 2019.

“Kan tidak mungkin setiap tahun harus membebani APBD hanya untuk stadion, padahal bisa dikomersialkan"

Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah mahar untuk masing-masing pasangan yang ikut nikah massal.

“Sekarang itu karena selisih angkanya jauh, jadi kesannya seperti enggak jalan. Padahal ketika dilihat detailnya, [program kerja] jalan"

Dishut Provinsi DKI memastikan hanya ada tujuh taman yang bisa dibangun di 2018, sementara pembangunan tiga taman lainnya itu terhambat karena faktor gagal lelang.

Pos anggaran yang memuat lema "banjir" pada anggaran 2018 di Jakarta mencapai 174 miliar.

Sekda DKI Jakarta mengaku menemukan banyak kendala terkait daya serap APBD 2018 yang masih minim.