Indeks Apbd Dki

DPRD DKI menyetujui penganggaran dana Rp360 miliar di APBD-P 2019 untuk penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E di Jakarta.

Pemprov DKI seharunys mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.

Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

PSI DKI Jakarta mengingatkan agar ada proses yang transparan dan tidak tergesa-gesa dalam penyusunan KUA-PPAS untuk dasar APBD 2020 DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PAM Jaya segera membuat kesepakatan atau Head of Agreement terkeiat penghentian swastanisasi air.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan surat utang (obligasi) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana ini ditentang karena serapan APBD DKI dinilai masih rendah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja daerah per 31 Desember 2018 mencapai Rp61,59 triliun.

DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan penolakan Kemendagri terhadap alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi warga korban insiden pohon tumbang di APBD DKI 2019.

“Kan tidak mungkin setiap tahun harus membebani APBD hanya untuk stadion, padahal bisa dikomersialkan"

Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah mahar untuk masing-masing pasangan yang ikut nikah massal.

“Sekarang itu karena selisih angkanya jauh, jadi kesannya seperti enggak jalan. Padahal ketika dilihat detailnya, [program kerja] jalan"

Dishut Provinsi DKI memastikan hanya ada tujuh taman yang bisa dibangun di 2018, sementara pembangunan tiga taman lainnya itu terhambat karena faktor gagal lelang.

Pos anggaran yang memuat lema "banjir" pada anggaran 2018 di Jakarta mencapai 174 miliar.

Sekda DKI Jakarta mengaku menemukan banyak kendala terkait daya serap APBD 2018 yang masih minim.

APBD DKI Jakarta tidak cuma dipakai di kota sendiri. Sebagian juga dialokasikan ke daerah yang meminta.

DKI Jakarta rutin memberi uang ke Pemkot Bekasi. Jumlah berubah-ubah, tapi di atas ratusan miliar. Uang itu dipakai untuk beragam proyek.

Pembelian ini sempat batal di era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Senin nanti mau saya genjot, mau saya tanya satu per satu kenapanya,” kata Saefullah.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik meragukan bahwa PMD bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Sejumlah orang tua mengeluh anak mereka tak lagi mendapat KJP, padahal mereka sudah mencoba mendaftar tiap semester dan mengadu ke DPRD.