Indeks Apbd Dki

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja daerah per 31 Desember 2018 mencapai Rp61,59 triliun.

DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan penolakan Kemendagri terhadap alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi warga korban insiden pohon tumbang di APBD DKI 2019.

“Kan tidak mungkin setiap tahun harus membebani APBD hanya untuk stadion, padahal bisa dikomersialkan"

Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah mahar untuk masing-masing pasangan yang ikut nikah massal.

“Sekarang itu karena selisih angkanya jauh, jadi kesannya seperti enggak jalan. Padahal ketika dilihat detailnya, [program kerja] jalan"

Dishut Provinsi DKI memastikan hanya ada tujuh taman yang bisa dibangun di 2018, sementara pembangunan tiga taman lainnya itu terhambat karena faktor gagal lelang.

Pos anggaran yang memuat lema "banjir" pada anggaran 2018 di Jakarta mencapai 174 miliar.

Sekda DKI Jakarta mengaku menemukan banyak kendala terkait daya serap APBD 2018 yang masih minim.

APBD DKI Jakarta tidak cuma dipakai di kota sendiri. Sebagian juga dialokasikan ke daerah yang meminta.

DKI Jakarta rutin memberi uang ke Pemkot Bekasi. Jumlah berubah-ubah, tapi di atas ratusan miliar. Uang itu dipakai untuk beragam proyek.

Pembelian ini sempat batal di era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Senin nanti mau saya genjot, mau saya tanya satu per satu kenapanya,” kata Saefullah.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik meragukan bahwa PMD bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Sejumlah orang tua mengeluh anak mereka tak lagi mendapat KJP, padahal mereka sudah mencoba mendaftar tiap semester dan mengadu ke DPRD.

Beberapa anggota DPRD sempat curiga dengan usulan PMD ke delapan perusahaan plat merah DKI yang besarnya hampir mencapai Rp 11 triliun.

Ada kekhawatiran bawah anggaran nikah massal tidak terserap.

Rapat di Komisi D DPRD DKI, memutuskan anggaran penanganan banjir di rancangan APBD-P DKI 2018 ditambah sekitar Rp250 miliar.

KUA-PPAS 2018 yang bakal diajukan sebesar Rp83,2 triliun dari KUA-PPAS 2017 sebesar Rp6,1 triliun.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik pemerintahan Anies Baswedan tidak cermat karena besaran dana SILPA jauh melebihi asumsi semula.

Anies Baswedan tak menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi di TIM saat ini sehingga perlu dikembang seperti di era Gubernur Ali Sadikin.