tirto.id - Sekertaris Jenderal (Sekjen) FITRA, Ahmad Misbhakul Hasan menyayangkan, penambahan anggaran belanja langsung untuk perhelatan Formula E di DKI Jakarta.
Anggaran ini masuk dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019.
Menurut dia, Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang untuk perhelatan Formula E, tapi sudah mengajukan anggaran untuk ajang balap mobil listrik pada 2020 itu.
"Termasuk Formula E, saya yakin belum punya konsep seperti apa. Yang penting mengubah dokumennya dulu. [Konsep] dipikirkan belakangn itu. Ini sepertinya yang harus dikritisi," kata dia, dalam diskusi bertema 'Mendadak Rajin di Akhir Jabatan' di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
Harusnya, kata Misbahkhul, Pemprov DKI mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.
"Diutamankan prioritas lain oleh Pemerintah Provinsi DKI. Misalkan penanganan tentang polusi kemacetan, banjir kalau musim hujan. Itu yang harus dipikirkan," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 asal PSI, Idris Ahmad menuturkan, kenaikan anggaran menyangkut wacana diadakannya balap Formula E, selama masuk akal dirinya tak mempermasalahkan.
Namun, lanjut dia, bila diluar batas harusnya DPRD melakukan evaluasi dan mematikan program yang tidak berjalan.
"Harusnya DPRD evaluasi apa-apa saja yang dievaluasi. Apa-apa saja yang harus di harusnya yang nggak berjalan di matikan," imbuh Idris.
Jakarta direncanakan sebagai salah satu tuan rumah Formula E atau FIA Formula E Championship merupakan lomba balap mobil kursi tunggal menggunakan energi listrik.
Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan lintasan untuk mobil balap Formula E. Hingga saat ini belum ada keputusan terkait jalan protokol di Jakarta yang akan digunakan perlintasan.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
