tirto.id - Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp346 miliar lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk penyelenggaraan Formula E. Angka ini tercantum dalam draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diterima reporter Tirto, Selasa (13/8/2019).
Penambahan ini tercantum dalam anggaran kegiatan program destinasi pariwisata di Jakarta bernama "Partisipasi Event Olahraga Internasional di Dalam Negeri" di kanal Rincian Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2019.
Dalam draf APBD Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD Tahun Anggaran 2019, anggaran itu awalnya hanya sebesar Rp3,69 miliar.
Namun, pada proses penyusunan KUPA-PPAS APBD-P 2019, anggaran membengkak menjadi Rp349,7 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria, menjelaskan Pemprov DKI sebelumnya sudah meminta dana kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, permintaan ditolak lantaran Kemenpora tak punya dana.
“Kami sudah bersurat dengan Kemenpora, bahwa di kementerian pusat itu enggak ada anggarannya. Makanya, agar dibebankan kepada APBD," kata Mahendra dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS di Ruang Serbaguna di DPRD DKI Jakarta, Selasa sore (13/8/2019).
Selepas itu, kata Mahendra, Pemprov DKI Jakarta meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri agar dana Rp346 miliar itu bisa dianggarkan di APBD-Perubahan 2019. Bujet yang semula ditaruh di pos Disparbud itu kemudian dipindah ke pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Ini merupakan kegiatan baru,” kata Mahendra.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengonfirmasi pemindahan pos anggaran ini. Dalam rapat sore kemarin, politikus PKS itu berkata alokasi anggaran itu memang dipindahkan ke Dispora DKI karena ada kesalahan alokasi.
Tak hanya itu, Triwisaksana menyebut ada kesalahan perhitungan lantaran mata uang rujukan yang digunakan bukan Euro melainkan paun. “Jadi total Rp360 miliar,” kata Triwisaksana.
Tak Tahu Kenaikan dan Peruntukan
Kadispora DKI Jakarta Achmad Firdaus mengamini keterangan Sri Mahendra Satria soal penggunaan dana APBD DKI ini dan rekomendasi dari dua kementerian. Namun, ia mengaku rekomendasi dari Kemendagri baru bersifat lisan.
“Tertulisnya, sih, belum,” kata Firdaus saat ditemui setelah rapat KUPA-PPAS, Selasa sore.
Firdaus juga membenarkan dana untuk Formula E awalnya diajukan Disparbud karena dianggap “berpotensi mendukung dari segi pariwisata.”
“Tapi ternyata, kan, Formula [E] ada induk organisasinya dan kalau di Indonesia ya ada cabang olahraganya, makanya jadi salah satu pertimbangan dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi sisi lain, unsur pariwisata tetap ada. Makanya didraf diganti jadi di Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Komisi E,” kata dia.
Terkait kenaikan anggaran dari Rp3,69 miliar menjadi Rp360 miliar--sebelumnya ditulis Rp346 miliar karena salah perhitungan kurs paun--, Firdaus tak bisa banyak berkomentar. Menurut dia, angka tersebut masih perhitungan kasar yang didapat Pemprov DKI dari pihak Formula E.
Namun, Firdaus tak bisa merinci saat ditanya soal detail peruntukan anggaran sebesar Rp360 miliar yang diajukan ke DPRD DKI tersebut.
“Ini yang perlu saya koordinasikan dulu. Dispora, kan, baru mendapatkan tugas. Itu yang nanti akan kami tanyakan [kepada Formula E] tentunya, ini untuk apa saja, sih? Ini yang masih jadi pembahasan," ucap dia.
"Makanya saya belum bisa kasih statement, nih. Lokasinya di mana, lintasan di mana, karena ini masih pembahasan internal,” kata dia menambahkan.
Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria, sendiri menepis jika dana yang diajukan oleh Disparbud membengkak menjadi Rp346 miliar dari sebelumnya hanya sebesar Rp3,69 miliar.
“Anggaran awal yang ada di Dinas Pariwisata [Rp3,69 miliar] bukan untuk kegiatan E Formula. [Setelah ada anggaran Rp346 miliar untuk Formula E] awalnya memang di Dinas Pariwisata, tapi karena ini adalah kegiatan olahraga, maka anggaran yang ditambahkan dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga,” kata Mahendra saat dikonfirmasi, Selasa malam.
"Sejak awal anggarannya memang segitu [Rp346 miliar], sesuai dengan permintaan [pihak Formula E di London] untuk commitment fee, jadi tidak ada pembengkakan," kata dia.
Dipertanyakan Publik
Yang mengherankan, meski belum jelas peruntukannya, tapi anggaran Rp360 miliar ini tetap disetujui DPRD DKI dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS, kemarin. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan pun mempertanyakan peruntukan besaran anggaran tersebut.
“Akan digunakan untuk apa? Tentu kalau menurut kami, itu kenaikan yang tidak wajar,” kata Misbah kepada reporter Tirto, Selasa (13/8/2019).
Misbah tambah bingung, lantaran DPRD DKI malah menyetujui besaran tersebut padahal KUA-PPAS maupun APBD seharusnya mengacu kepada RPJMD yang bersifat lima tahunan.
“Selama ini di 2019 tak pernah ada pembahasan terkait dengan Formula E. Itu, kan, ide dadakan,” kata Misbah menambahkan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna melaporkan rencana penyelenggaraan Formula E pada 2020. Jokowi, kata Anies, memberikan dukungan penuh karena dinilai sangat penting untuk Indonesia.
“Dalam istilah beliau, ada manfaat faedah tangible dan ada faedah yang non-tangible.Non-tangible itu adalah Indonesia tereskpos di dunia internasional. Jakarta terekspos sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia. Itu non-tangible,” kata Anies.
Ia menambahkan “yang tangible, dia menggerakkan perekonomian karena meskipun penyelenggaraan itu tentu ada biaya, tapi pergerakan perekonomiannya dalam proyeksi konservatif saja, itu diperkirakan Rp1,2 triliun.”
Namun, Misbah justru mempertanyakan dampak ekonomi yang akan diperoleh DKI bila menyelenggarakan Formula E pada 2020. Menurut dia, bila Pemprov DKI hanya menjadi tuan rumah atau event organizer saja, maka manfaat dan dampak ekonominya tak akan terlalu besar.
“Kalau hanya sekadar menjadi EO atau tuan rumah, saya pikir itu manfaatnya enggak terlalu besar. Even-even olahraga hanya sekadar sebatas even,” kata dia.
Misbah mencontohkan Asian Games 2018. Ia menyoroti banyaknya pembangunan infrastruktur dari even terbesar di Asia itu yang tak dikelola dengan baik.
“Jangan sampai pembangunan infrastruktur event juga ujung-ujungnya sia-sia. Banyak yang dibangun untuk Asian Games kemarin, tapi sekarang tidak termanfaatkan dengan baik. Hanya momentum event itu saja. Banyak yang mangkrak dan tak dimanfaatkan padahal itu pakai APBD. Itu harus diperhatikan untuk Formula E,” kata dia.
Pernyataan Misbah ini ada benarnya bila berkaca dari event serupa di negara lain. Sebab, menurut hitung-hitungan TheVerge, Formula E masih mengalami kerugian sejak dimulai pada tahun 2014 lalu. Total, kerugian mereka bahkan mencapai 150 juta euro atau sekitar Rp2,35 triliun (asumsi kurs 1 euro = Rp15.680,-). Meski begitu, mereka juga terus mengalami peningkatan pendapatan, yakni mencapai 149 juta euro pada 2018 lalu.
Pendapatan yang diperoleh Formula E sebagian besar memang berasal dari sponsor, tapi tim-tim peserta balapan, broadcast, dan kota-kota penyelenggara juga mempunyai peran besar terhadap pendapatan tersebut. Terutama bagi kota-kota yang baru pertama kali menjadi tuan rumah, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Formula E ternyata tak sedikit.
Setidaknya, apa yang pernah terjadi di Montreal, Kanada, bisa menjadi pelajaran bagi Jakarta. Karena tidak mampu menggandeng sponsor, pemerintah Montreal harus merogoh kocek sebesar 24 juta euro untuk menyelenggarakan Formula E musim 2016-2017. Biaya itu dianggarkan untuk segala hal, dari persiapan sirkuit, kompensasi parkir, hingga perlindungan lintasan.
Namun, karena tidak diikuti dengan rencana bisnis yang matang, Montreal akhirnya mengalami kerugian besar dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan penyelenggara Formula E yang sejatinya berakhir pada musim 2018-2019.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
