tirto.id - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan kembali mengajukan anggaran pembangunan boarding school atau sekolah asrama SMK 74 pada tahun anggaran 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefullah Hidayat mengatakan pengajuan anggaran tersebut akan dilakukan setelah berbagai kajian mengenai sekolah asrama SMK 74 selesai.
"Dewan menginginkan ada kajian secara lebih matang khusus di metode pembelajaran atau pelajaran boarding seperti apa, program seperti apa, menyambut baik untuk kita penuhi dalam satu tahun ini, nanti pada saat 2021 kami akan ajukan kembali hal urgensi mengenai boarding school ini," ucap Syaefullah saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019) malam.
Rencana pembangunan sekolah asrama SMK 74 yang berlokasi di Jakarta Utara ini memang menuai kritik dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Perencanaannya dinilai tak cukup matang, bahkan Disdik DKI juga tak menampilkan kajian mengenai keunggulan sekolah asrama ini jika dibangun.
Syaefullah pun meyakinkan kajian secara program maupun struktur boarding school akan dirampungkan.
“Iya kita akan pastikan bahwa kajian tidak hanya sampai kepada butuh boarding atau tidak gitu, tapi lebih kepada lanjutannya adalah program-program yang kami siapkan di dalam boarding. Jadi tidak semata-mata asrama, tapi konten dari proses belajarnya itu yang akan kami siapkan," jelas dia.
DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama atau boarding school untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74.
Anggaran sebesar Rp106 miliar tersebut ditentang sejumlah anggota dewan dalam pembahasan di rapat banggar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019) malam lalu.
Padahal dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan sebelumnya, anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 itu telah disetujui.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba. Apalagi Pemprov DKI tidak menyajikan kajian cukup matang tentang sekolah berbasis asrama itu.
Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakinkan DPRD baik dari segi rencana, baik dari segi kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.
"Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu [enggak bisa]," tutur Pras.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
