Indeks Anies Baswedan

Anies menilai penggantian nama Jalan Terusan Rasuna Said-Warung Buncit menjadi Jalan Jendral AH Nasution kurang tepat sebab tidak melibatkan budayawan dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah sampah, Anies akan bekerjasama dengan Pemerintah Denmark dan Norwegia.

Pebecak enggan beralih profesi karena sudah merasa nyaman.

Di Surabaya, Risma menawarkan pekerjaan alternatif bagi pebecak.

Kepala Satpol-PP mengaku siap menangkap becak-becak luar kota yang ingin masuk ke Jakarta.

Kepala Satpol PP akan menangkap dan menyita becak-becak yang masuk ke Jakarta itu. 

Anies mengklaim tidak pernah memerintahkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan memasukkan dana itu ke dalam APBD DKI 2018.

Anies meminta anggaran Rp750 juta untuk lift itu dimasukkan ke pagu anggaran Biaya Tak Terduga.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan 11 catatan kritis terhadap sejumlah kebijakan Anies-Sandi yang muncul di masa 100 hari pemerintahannya di ibu kota.

Anies Baswedan keluarkan Surat Edaran Pemprov DKI soal peristiwa gerhana bulan total yang akan terjadi pada 31 Januari 2018.

Semua unit rumah dengan DP nol persen hanya diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta berpenghasilan di bawah 7 juta.

Pembangunan rusun dengan DP nol persen akan memakan waktu 1,5 tahun.

Temuan BPK soal 23 gedung yang melanggar aturan SLF ditanggapi Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa jumlah itu baru sebagian kecil.

Tak ada mahar dan syarat saat Jusuf Kalla usulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI ke Prabowo Subianto.

Anies meminta pengelola museum untuk melakukan isolasi dan mengevakuasi koleksi-koleksi museum yang masih bisa diselamatkan.

Anies langsung memantau dan mengarahkan tim pemadam kebakaran yang bertugas memadam api.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa keberadaan becak di Jakarta tidak bisa dihilangkan lantaran adanya kebutuhan masyarakat di kampung-kampung dan pasar tradisional.

Larangan operasional becak di Jakarta pun sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Biaya untuk transportasi siswa itu dibatasi hanya beberapa persen dari total jumlah biaya KJP Plus yang akan diterima siswa.

"Malu kalau mobilnya mewah tapi enggak bayar pajak,” kata Anies Baswedan.