tirto.id - Pemprov DKI Jakarta mulai membangun rumah susun (rusun) untuk program hunian terjangkau dengan DP 0 rupiah di wilayah Kelapa Dua, Duren Sawit, Jakarta Timur. Rencananya, akan dibangun 2 tower rusun dengan kapasitas 700 unit lebih dengan kisaran harga Rp 185 juta.
"Jadi kita jadwalkan bulan April itu bisa jalan, Tapi warga sudah bisa tahu ancer-ancer harganya. Dari ancer ancer itu warga bisa memproyeksikan 320 juta dengan 185 juta itu tersedia di sini," ungkap Anies usai melakukan groundbreaking rusun program DP 0 persen di Kelapa Dua, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, semua unit tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta berpenghasilan di bawah 7 juta. Namun proses pembeliannya baru dapat dilakukan melalui Bank DKI setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) program tersebut dibentuk.
Anies mengatakan, program hunian terjangkau itu dibangun melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bekerjasama dengan Kementerian PUPR yang menyediakan hunian dengan DP satu sersen.
Artinya, kata Anies, "dengan skema 1 persen, lalu yang 1 persennya dari kita. jadi pembiayaan dpnya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD."
Rusun tanpa DP itu dibangun oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jakarta Propertindo dan PD Sarana Jaya. Selain di Pondok Kelapa, pembangunan selanjutnya juga telah direncanakan di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sementara untuk memasarkan unit-unit rusun tersebut, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat bakal membuat BLUD bersama Jakpro dan Sarana Jaya yang pengesahannya dilakukan lewat Surat Keputusan Gubernur.
“Setelah BLUD itu ada, baru bisa dipasarkan," kata dia Kepala Dinas Perumahan Agustino Darmawan saat dihubungi Tirto.
Selain membangun rusun baru, Pemprov juga akan menggunakan rusun-rusun lama berusia 20 tahun untuk program rumah DP 0 rupiah.
Kepala Dinas Perumahan Agustino Darmawan mengatakan, ada sekitar 100 unit rusun yang dapat disediakan Pemprov DKI Jakarta di tahun ini. Namun, Rusun-rusun itu harus dipugar terlebih dahulu sebelum dijual ke masyarakat berpenghasilan rendah. Namun biaya pemugarannya tak boleh lebih dari nilai jual rusun.
"Misalnya harga satu unit rusun Rp150 juta, kalikan 100 berarti Rp15 miliar. 30 persen dari Rp15 miliar berarti berapa? Sekitar Rp5 miliar. Tapi dalam realisasi itu bisa lebih rendah,” kata Agustino.
Kendati demikian, dirinya masih enggan menyebutkan rusun mana saja yang akan dipugar dan dijual untuk program hunian tersebut.
Seperti diketahui, program DP 0 persen adalah kredit perumahan murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini mengganti prasyarat DP (uang muka) yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi oleh warga.
Program ini adalah salah satu dari tema sentral yang paling disorot selama kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada Jakarta lalu. Dan kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pasangan gubernur dan wakil gubernur ini dapat mewujudkan janjinya tersebut.
Dalam kampanye, Anies juga sempat menjelaskan program yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitas kredit khusus untuk DP perumahan. Fasilitas itu akan disediakan oleh Bank DKI, dan masyarakat bisa mencicilnya selama enam bulan, sehingga bisa terkumpul dana yang mencukupi untuk DP rumah sebesar 10 persen.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
