Indeks Alexander Marwata

Independensi pegawai KPK akan dijamin dalam periode kepemimpinannya ke depan meski pegawai jadi ASN.

Alexander Marwata terpilih kembali menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Dia akan memimpin KPK ke depan bersama Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

Agus mengaku, memang ada dinamika di kalangan pimpinan atas rencana pengumuman kasus etik yang dilakukan Firli. Namun, akhirnya tiga pimpinan memberikan persetujuan.

Alexander Marwata, petahana Capim KPK, menyebut orang-orang yang terjerat OTT adalah "orang goblok".

Calon pimpinan petahana KPK Alexander Marwata dicecar Komisi III soal perbedaan pandangan antara pimpinan KPK saat memutuskan menghentikan kasus mantan Deputi Penindakan Irjen Firli Bahuri yang diduga ada pelanggaran etik.

Wakil Ketua KPK sekaligus Calon Pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan kalau pimpinan KPK periode 2015-2019 tidak kompak. Kasus konferensi pers pelanggaran etik pun disebut sebagai salah satu contoh ketidakkompakan antar-pimpinan KPK.

Alexander Marwata kaget mendengar ada konferensi pers tentang pelanggaran etik Firli. Alex justru mengatakan kalau kasus pelanggaran etik dihentikan oleh 3 pimpinan KPK, termasuk dirinya dan Agus Rahardjo.

Laode Muhammad Syarif dan Alexander Marwata lolos psikotes dalam seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Sementara Basaria Panjaitan tidak lolos tahapan seleksi itu.

KPK telah menetapkan tersangka baru kasus BLBI yakni Mantan Bos BDNI Sjamsul Nursalim dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap para finalis Putri Indonesia bisa menjadi agen pencegahan korupsi bila sudah berkeluarga bisa mengerem suami mereka agar tidak korupsi.

KPK menyebutkan, penerima gratifikasi seks bisa dijerat pidana dan termasuk dalam tindak pidana korupsi.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdapat keganjilan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 39 Tahun 1999 dan perubahannya dalam No. 20 Tahun 2002. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, secara khusus menyebut keganjilan tersebut ada pada pasal 2 dan 3.