Indeks Alat Peraga Kampanye

Usman mengatakan jika Fauzi Baadilah keberatan dan hanya mencopot saja serta tak melanjutkan proses hukum, maka tak masalah karena itu merupakan wewenangnya sebagai pemilik rumah.

Bawaslu mencatat ada 400an ribu alat peraga kampanye melanggar aturan, paling banyak ada di Jawa Barat.

Bendahara TKN Juliari mengatakan kegiatan yang menghabiskan dana besar di antaranya untuk kampanye yang melibatkan massa dan pelatihan anggota.

Satpol PP pilih cari aman menertibkan atribut kampanye Pemilu 2019 karena trauma diintimidasi oleh relawan caleg dan parpol.

Caleg harusnya fokus mendekati konstituen secara langsung untuk bertukar keluhan, bukan malah membuat atribut kampanye seenaknya.

Masalahnya, jika kita mencopot atribut kampanye dengan alasan apa pun, kita bisa diancam 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta.

Pemilu 2019 adalah musim sampah visual parpol dan caleg yang mengotori ruang publik kita.

Sebanyak 52 spanduk atau alat peraga kampanye paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dirusak oleh orang tak dikenal di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Penempatan APK di tiang listrik bertentangan dengan Peraturan KPU 175/2018 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Hasto Kristiyanto menyatakan, APK Jokowi yang dipasang nukan diproduksi oleh partainya, dan merupakan kampanye hitam.

“Yang kami tindak bukan angkotnya, karena kami kan enggak tahu siapa yang memasang (alat peraga kampanye),” kata Sigit.

Penelusuran soal pemasangan iklan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.

Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya telah menyiapkan dana untuk pembuatan alat peraga kampanye Jokowi di Pilpres 2019.

Wakil Ketua Kampanye TKN Jokowi, Abdul Karding berjanji akan menginstruksikan para relawan dan pendukung agarmemasang alat peraga kampanye sesuai aturan.

"Kami sudah turunkan APK dari 23 September sudah ada 1.039. APK itu lebih banyak bendera, spanduk," ujar Anggota Bawaslu DKI Puadi

Bawaslu mengeluhkan aparat Satpol PP di sebagian daerah masih meminta "biaya operasional" saat membantu pencopotan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

KPU menyebutkan gambar tokoh yang bisa dipasang di materi kampanye hanya mereka dengan status pengurus parpol.

Politikus PKS mengatakan, kebijakan KPU yang melarang parpol memasang gambar tokoh nasional di alat peraga kampanye sudah tepat.