Kebocoran Data SIM Card

PSI Minta Kominfo Cek 3,1 M Data SIM Card daripada Sibuk Bantah

Kominfo diminta mengecek 3,1 miliar registrasi data SIM Telepon dibanding sibuk membantah soal kebocoran data.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 2 Sep 2022 11:50 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ilustrasi kebocoran data pribadi. Getty Images/iStockphoto

tirto.id -

Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar mengecek 3,1 miliar registrasi data SIM Telepon dibanding sibuk membantah kebocoran data.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Kominfo yang mengklaim kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM Telepon di situs Breached forum bukan dari pihaknya.

“Ini kejadian yang terus berulang. Pemerintah harus benar-benar mencari solusi pada masalah kebocoran data ini ketimbang hanya buang badan,” kata Sigit melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).

Sigit memandang, masyarakat sebetulnya sudah lama mencurigai data pendaftaran kartu prabayar bocor ke pihak ketiga. Indikasinya jelas, pemilik nomor baru tiba-tiba ditawari berbagai macam hal melalui pesan SMS atau WhatsApp, mulai dari tawaran kredit tanpa agunan, obat kuat, sampai judi online.

"Ada juga orang yang tiba-tiba ditagih untuk membayar utang padahal tidak berutang. Kalau ini terjadi pada nomor lama, mungkin banyak kemungkinan, tapi kalau terjadi pada nomor yang baru diregistrasi, wajar kalau masyarakat curiga,” ucapnya.

Di tengah belum adanya kesepakatan antara DPR RI dan Kominfo untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), PSI berharap Kominfo bisa lebih serius mencegah dan menyelidiki setiap kebocoran data pribadi, apalagi jika dicurigai melibatkan Kominfo sendiri.

Pasalnya, masyarakat sudah bosan dengan berita pembobolan data pribadi. “Hampir setiap bulan ada berita kebocoran jutaan sampai ratusan juta data pribadi. Kadang malah bisa sampai beberapa kali,” tuturnya.

Sigit berharap Kominfo tidak menganggap enteng hal ini data yang terus berulang. “Jika masyarakat menjadi apatis dengan perlindungan data pribadi, menurut saya ini kegagalan besar pada literasi digital yang yang selama ini menjadi program andalan Kominfo,” pungkasnya.